Subsidi BBM Jadi Beban APBN, Legislator: Harus Cari Cara Tepat Sasaran
Selasa, 10 September 2024 - 16:15 WIB
JAKARTA - Legislator menekankan bahwa subsidi Bahan Bakar Minyak atauBBMmenjadi beban yang cukup berat bagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ), sehingga menjadi alasan diterapkan pembatasan BBM . Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Kadir Karding menuturkan, bahwa pemberian subsidi BBM harus mampu menjangkau kelas bawah bukan malah dinikmati rakyat kelas atas.
"Ya jadi memang sejak awal tujuan dari subsidi itu untuk membantu masyarakat, agar daya beli terjangkau, terutama masyarakat menengah ke bawah," kata Karding kepada wartawan, Senin (9/9).
Menurutnya, penerapan pembatasan subsidi BBM ini, agar BBM bersubdisi bisa dinikmati rakyat kecil, lantaran menelan APBN yang cukup besar.
"Memang subsidi ini beban ke APBN lumayan besar, tetapi kita harus cara ini tepat sasaran. Apapun alasannya subsidi harus jalan, cuman memang sampai dinikmati oleh orang-orang kaya,"ujarnya.
Oleh sebab itu, legislator dari Fraksi PKB ini mendukung program pemerintah membatasi subsidi dengan berbagai cara yang diberikan oleh Pertamina.
"Makanya Pertamina buat program segala macem cara mulai dari aplikasi sampai kerjasama dengan kepolisian soal nomor plat sampai dengan pembatasan-pembatasan tertentu," katanya.
"Wajib pemerintah melindungi masyarakat kecil," tutupnya.
"Ya jadi memang sejak awal tujuan dari subsidi itu untuk membantu masyarakat, agar daya beli terjangkau, terutama masyarakat menengah ke bawah," kata Karding kepada wartawan, Senin (9/9).
Menurutnya, penerapan pembatasan subsidi BBM ini, agar BBM bersubdisi bisa dinikmati rakyat kecil, lantaran menelan APBN yang cukup besar.
"Memang subsidi ini beban ke APBN lumayan besar, tetapi kita harus cara ini tepat sasaran. Apapun alasannya subsidi harus jalan, cuman memang sampai dinikmati oleh orang-orang kaya,"ujarnya.
Oleh sebab itu, legislator dari Fraksi PKB ini mendukung program pemerintah membatasi subsidi dengan berbagai cara yang diberikan oleh Pertamina.
"Makanya Pertamina buat program segala macem cara mulai dari aplikasi sampai kerjasama dengan kepolisian soal nomor plat sampai dengan pembatasan-pembatasan tertentu," katanya.
"Wajib pemerintah melindungi masyarakat kecil," tutupnya.
(akr)
tulis komentar anda