Rombak BI, OJK dan LPS Lewat Perppu, Awas Jangan Sewenang-wenang
Senin, 31 Agustus 2020 - 08:52 WIB
Dia pun mencontohkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 dimana yang sebelumnya terkait RAPBN yang dilakukan secara cepat karena masa pandemi Covid-19 yang membutuhkan penanganan yang cepat.
(Baca Juga: Perppu Reformasi Keuangan: Upaya Mendegradasi BI dan OJK )
"Yang saya garis bawahi adalah bahwa DPR dengan pemerintah mau mengubah UU silakan, indepensi dari Bank Indonesia, tidak dibuat independen pun silakan karena itu wewenang DPR dan pemerintah, kita harus hormati," kata dia.
Menurut Anthony, peran DPR ke depannya harus kuat dan tidak boleh menyerahkan begitu saja terkait Perppu kepada pemerintah tanpa pengawasan. Dengan adanya penetapan Perppu, maka harus juga memperhatikan peran DPR.
"Pertama, DPR harus mengevaluasi apakah ada kegentingan yang memaksa. Itu harus benar-benar dievaluasi, benar-benar dijadikan negara hukum jangan menyerahkan kedaulatan ke eksekutif. Kedua, membentuk kekuasaan untuk mengatasi keadaan darurat. Ketiga, memantau pelaksanaan kewenangan pemerintah untuk mengatasi keadaan yang tidak normal," ucapnya.
(Baca Juga: Perppu Reformasi Keuangan: Upaya Mendegradasi BI dan OJK )
"Yang saya garis bawahi adalah bahwa DPR dengan pemerintah mau mengubah UU silakan, indepensi dari Bank Indonesia, tidak dibuat independen pun silakan karena itu wewenang DPR dan pemerintah, kita harus hormati," kata dia.
Menurut Anthony, peran DPR ke depannya harus kuat dan tidak boleh menyerahkan begitu saja terkait Perppu kepada pemerintah tanpa pengawasan. Dengan adanya penetapan Perppu, maka harus juga memperhatikan peran DPR.
"Pertama, DPR harus mengevaluasi apakah ada kegentingan yang memaksa. Itu harus benar-benar dievaluasi, benar-benar dijadikan negara hukum jangan menyerahkan kedaulatan ke eksekutif. Kedua, membentuk kekuasaan untuk mengatasi keadaan darurat. Ketiga, memantau pelaksanaan kewenangan pemerintah untuk mengatasi keadaan yang tidak normal," ucapnya.
(akr)
Lihat Juga :