Tertinggal Dibanding Brunei, Kemenaker Genjot Pembangunan BLK
Senin, 31 Agustus 2020 - 16:03 WIB
“Indonesia berada di bawah Singapura yang menempati posisi ke-9, Brunei Darussalam posisi ke-43, Malaysia posisi ke-61, dan Thailand posisi ke-77. Pembangunan BLK komunitas untuk mengejar ketertinggal ini,” ujarnya.
Untuk itu, mau tidak mau Indonesia harus melakukan akselesari pembangunan SDM. Salah satu short cut akselesari yang diambil Kemenaker adalah membangun BLK Komunitas.
BLK Komunitas telah dicanangkan Kemenaker sejak tahun 2017. Hingga tahun 2019, Kemenaker telah mendirikan 1.113 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk tahun 2020 Kemenaker memasang target pembangunan seribu BLK Komunitas yang dilakukan secara bertahap.
Adapun penandatanganan perjanjian kerja bersama 50 lembaga kali ini merupakan bagian dari pembangunan BLK Komunitas Tahap II Tahun 2020. Nantinya, ke-50 lembaga akan menerima bantuan pembiayaan pembangunan satu unit gedung workshop dan bantuan peralatan pelatihan vokasi untuk satu kejuruan. Nilai bantuan mencapai Rp 1miliar untuk satu lembaga.
"Perjanjian kerja bersama itu kami bikin bertahap karena kami harus memenuhi protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan jalan, penandatanganan perjanjian kerja bersama juga jalan," jelas Ida.
Untuk itu, mau tidak mau Indonesia harus melakukan akselesari pembangunan SDM. Salah satu short cut akselesari yang diambil Kemenaker adalah membangun BLK Komunitas.
BLK Komunitas telah dicanangkan Kemenaker sejak tahun 2017. Hingga tahun 2019, Kemenaker telah mendirikan 1.113 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk tahun 2020 Kemenaker memasang target pembangunan seribu BLK Komunitas yang dilakukan secara bertahap.
Adapun penandatanganan perjanjian kerja bersama 50 lembaga kali ini merupakan bagian dari pembangunan BLK Komunitas Tahap II Tahun 2020. Nantinya, ke-50 lembaga akan menerima bantuan pembiayaan pembangunan satu unit gedung workshop dan bantuan peralatan pelatihan vokasi untuk satu kejuruan. Nilai bantuan mencapai Rp 1miliar untuk satu lembaga.
"Perjanjian kerja bersama itu kami bikin bertahap karena kami harus memenuhi protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan jalan, penandatanganan perjanjian kerja bersama juga jalan," jelas Ida.
Lihat Juga :