Tertinggal Dibanding Brunei, Kemenaker Genjot Pembangunan BLK
Senin, 31 Agustus 2020 - 16:03 WIB
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
SEMARANG - Untuk meningkatkan akses peningkatan kompetensi bagi masyarakat, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kembali meluncurkan 50 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang tersebar di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
BLK Komunitas diyakini dapat mengefektifkan percepatan akses dan mutu pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia. ( Baca juga:Bioskop Ditutup, Manoj Punjabi: Rugi, Banyak Film Tunda Tayang! )
"Kami perlu melakukan akselerasi pembangunan SDM melalui pelatihan vokasi di BLK-BLK Komunitas ini," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, pada acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama Program Pelatihan Vokasi BLK Komunitas dan Bantuan Perluasan Kesempatan Kerja di Semarang, hari Minggu (31/8/2020) malam.
Ida menyatakan, akselerasi pembangunan SDM diperlukan guna mengejar ketertinggalan human development index (HDI) dari negara lain. Sebagai informasi, berdasarkan Human Development Report tahun 2019, rangking SDM Indonesia masih menempati urutan ke-111 dari 189 negara.
“Indonesia berada di bawah Singapura yang menempati posisi ke-9, Brunei Darussalam posisi ke-43, Malaysia posisi ke-61, dan Thailand posisi ke-77. Pembangunan BLK komunitas untuk mengejar ketertinggal ini,” ujarnya.
Untuk itu, mau tidak mau Indonesia harus melakukan akselesari pembangunan SDM. Salah satu short cut akselesari yang diambil Kemenaker adalah membangun BLK Komunitas.
BLK Komunitas telah dicanangkan Kemenaker sejak tahun 2017. Hingga tahun 2019, Kemenaker telah mendirikan 1.113 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk tahun 2020 Kemenaker memasang target pembangunan seribu BLK Komunitas yang dilakukan secara bertahap.
Adapun penandatanganan perjanjian kerja bersama 50 lembaga kali ini merupakan bagian dari pembangunan BLK Komunitas Tahap II Tahun 2020. Nantinya, ke-50 lembaga akan menerima bantuan pembiayaan pembangunan satu unit gedung workshop dan bantuan peralatan pelatihan vokasi untuk satu kejuruan. Nilai bantuan mencapai Rp 1miliar untuk satu lembaga.
"Perjanjian kerja bersama itu kami bikin bertahap karena kami harus memenuhi protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan jalan, penandatanganan perjanjian kerja bersama juga jalan," jelas Ida.
BLK Komunitas diyakini dapat mengefektifkan percepatan akses dan mutu pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia. ( Baca juga:Bioskop Ditutup, Manoj Punjabi: Rugi, Banyak Film Tunda Tayang! )
"Kami perlu melakukan akselerasi pembangunan SDM melalui pelatihan vokasi di BLK-BLK Komunitas ini," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, pada acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama Program Pelatihan Vokasi BLK Komunitas dan Bantuan Perluasan Kesempatan Kerja di Semarang, hari Minggu (31/8/2020) malam.
Ida menyatakan, akselerasi pembangunan SDM diperlukan guna mengejar ketertinggalan human development index (HDI) dari negara lain. Sebagai informasi, berdasarkan Human Development Report tahun 2019, rangking SDM Indonesia masih menempati urutan ke-111 dari 189 negara.
“Indonesia berada di bawah Singapura yang menempati posisi ke-9, Brunei Darussalam posisi ke-43, Malaysia posisi ke-61, dan Thailand posisi ke-77. Pembangunan BLK komunitas untuk mengejar ketertinggal ini,” ujarnya.
Untuk itu, mau tidak mau Indonesia harus melakukan akselesari pembangunan SDM. Salah satu short cut akselesari yang diambil Kemenaker adalah membangun BLK Komunitas.
BLK Komunitas telah dicanangkan Kemenaker sejak tahun 2017. Hingga tahun 2019, Kemenaker telah mendirikan 1.113 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk tahun 2020 Kemenaker memasang target pembangunan seribu BLK Komunitas yang dilakukan secara bertahap.
Adapun penandatanganan perjanjian kerja bersama 50 lembaga kali ini merupakan bagian dari pembangunan BLK Komunitas Tahap II Tahun 2020. Nantinya, ke-50 lembaga akan menerima bantuan pembiayaan pembangunan satu unit gedung workshop dan bantuan peralatan pelatihan vokasi untuk satu kejuruan. Nilai bantuan mencapai Rp 1miliar untuk satu lembaga.
"Perjanjian kerja bersama itu kami bikin bertahap karena kami harus memenuhi protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan jalan, penandatanganan perjanjian kerja bersama juga jalan," jelas Ida.
tulis komentar anda