PPN 12% untuk Layanan Premium, Langkah Strategis Pemerataan Beban Pajak
Jum'at, 27 Desember 2024 - 09:08 WIB
Menurutnya, penerapan PPN pada jasa premium justru mencerminkan prinsip keadilan dan gotong royong. “Dengan kontribusi lebih besar dari kelompok masyarakat mampu untuk mendukung belanja sosial, seperti subsidi listrik dan bantuan pangan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah,” ujar Josua.
Lebih lanjut Pardede mengatakan, sekolah internasional dan institusi pendidikan berbiaya tinggi mungkin menghadapi tekanan untuk menaikkan harga lebih lanjut atau mencari efisiensi internal guna mempertahankan daya saing. Di sisi lain, beban pajak dapat mendorong orang tua untuk mencari alternatif pendidikan yang lebih terjangkau.
Demikian pula layanan kesehatan VIP, seperti perawatan di rumah sakit kelas atas, akan mengalami kenaikan biaya yang dapat mengurangi volume pasien dari kelompok masyarakat kaya.
“Namun, dampak ini diimbangi oleh permintaan inelastis pada segmen yang sangat khusus. Jadi, penerapan PPN 12% pada jasa pendidikan dan kesehatan premium bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dengan mendistribusikan beban pajak lebih besar kepada kelompok masyarakat mampu,” tutur Josua.
Dia mengatakan, dampak pada inflasi dan konsumsi diperkirakan minimal karena fokus kebijakan pada segmen premium. Namun, sektor pendidikan dan kesehatan premium perlu beradaptasi untuk menjaga daya saing mereka di tengah kenaikan biaya.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jendral Pajak (DJP) Dwi Astuti, dalam keterangan resminya, Minggu (22/12/2024), mengatakan, DJP masih membahas dengan sejumlah pihak agar pengenaan PPN 12 persen ke RS premium dan sekolah internasional.
Menurutnya, Kementerian Keuangan akan membahas kriteria atau batasan barang/jasa tersebut secara hati-hati dengan pihak-pihak terkait. “Agar pengenaan PPN atas barang/jasa tertentu dengan batasan di atas harga tertentu dapat dilakukan secara tepat sasaran, yaitu hanya dikenakan terhadap kelompok masyarakat sangat mampu," kata Dwi.
Lebih lanjut Pardede mengatakan, sekolah internasional dan institusi pendidikan berbiaya tinggi mungkin menghadapi tekanan untuk menaikkan harga lebih lanjut atau mencari efisiensi internal guna mempertahankan daya saing. Di sisi lain, beban pajak dapat mendorong orang tua untuk mencari alternatif pendidikan yang lebih terjangkau.
Demikian pula layanan kesehatan VIP, seperti perawatan di rumah sakit kelas atas, akan mengalami kenaikan biaya yang dapat mengurangi volume pasien dari kelompok masyarakat kaya.
“Namun, dampak ini diimbangi oleh permintaan inelastis pada segmen yang sangat khusus. Jadi, penerapan PPN 12% pada jasa pendidikan dan kesehatan premium bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dengan mendistribusikan beban pajak lebih besar kepada kelompok masyarakat mampu,” tutur Josua.
Dia mengatakan, dampak pada inflasi dan konsumsi diperkirakan minimal karena fokus kebijakan pada segmen premium. Namun, sektor pendidikan dan kesehatan premium perlu beradaptasi untuk menjaga daya saing mereka di tengah kenaikan biaya.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jendral Pajak (DJP) Dwi Astuti, dalam keterangan resminya, Minggu (22/12/2024), mengatakan, DJP masih membahas dengan sejumlah pihak agar pengenaan PPN 12 persen ke RS premium dan sekolah internasional.
Menurutnya, Kementerian Keuangan akan membahas kriteria atau batasan barang/jasa tersebut secara hati-hati dengan pihak-pihak terkait. “Agar pengenaan PPN atas barang/jasa tertentu dengan batasan di atas harga tertentu dapat dilakukan secara tepat sasaran, yaitu hanya dikenakan terhadap kelompok masyarakat sangat mampu," kata Dwi.
Lihat Juga :