Covid-19 Pengaruhi Target Pembangunan, Jokowi Ajak Tidak Pesimistis
Rabu, 15 April 2020 - 06:28 WIB
Masih terkait upaya mengatasi dampak wabah corona, Jokowi minta pemda yang belum menganggarkan penanganan, kemarin meminta jajaran untuk kembali menyisir ulang anggaran. Dia meminta agar memangkas anggaran-anggaran yang tidak prioritas untuk penanganan Covid-19 baik bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, maupun stimulus ekonomi.
“Potong rencana belanja yang tidak mendesak. Perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Fokus semuanya, fokuskan semuanya, fokuskan semua kekuatan kita pada upaya penanganan Covid-19,” katanya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna.
Meskipun sudah berulangkali disampaikan untuk melakukan realokasi, Jokowi masih menemukan daerah dengan postur APBD seperti biasa. Untuk itu, dia meminta Mendagri Tito Karnavian dan Menkeu Sri Mulyani menegur daerah-daerah tersebut.
“Saya melihat, setelah saya cermati, saya mencatat, masih ada beberapa daerah yang APBD-nya business as usual. Ini saya minta Menteri Dalam Negeri, saya minta Bu Menteri Keuangan, agar mereka ditegur,” ungkapnya.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini lantas membeberkan, dari data yang diterimanya masih ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial. Lalu, ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi. Bahkan, ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Covid-19. (Dita Angga/Andika Hendra Mustakim)
“Potong rencana belanja yang tidak mendesak. Perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Fokus semuanya, fokuskan semuanya, fokuskan semua kekuatan kita pada upaya penanganan Covid-19,” katanya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna.
Meskipun sudah berulangkali disampaikan untuk melakukan realokasi, Jokowi masih menemukan daerah dengan postur APBD seperti biasa. Untuk itu, dia meminta Mendagri Tito Karnavian dan Menkeu Sri Mulyani menegur daerah-daerah tersebut.
“Saya melihat, setelah saya cermati, saya mencatat, masih ada beberapa daerah yang APBD-nya business as usual. Ini saya minta Menteri Dalam Negeri, saya minta Bu Menteri Keuangan, agar mereka ditegur,” ungkapnya.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini lantas membeberkan, dari data yang diterimanya masih ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial. Lalu, ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi. Bahkan, ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Covid-19. (Dita Angga/Andika Hendra Mustakim)
(yuds)
tulis komentar anda