Faisal Basri: Tangan yang Gatal, tapi Kaki Diamputasi
Kamis, 03 September 2020 - 22:10 WIB
Foto/SINDOnews
JAKARTA - Ekonom senior Indef Faisal Basri menilai, pemerintah seharusnya membenahi wabah Covid-19 yang menjadi akar permasalahannya. Bukan malah membentuk Dewan Moneter.
Langkah Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tengah menggodok revisi Undang-Undang (UU) Bank Indonesia (BI) dinilai tidak tepat. Dalam revisi UU yang diinisiasi parlemen tersebut, akan terdapat campur tangan pemerintah dalam kebijakan moneter. ( Baca juga:Saudara Kembar Pelindung Konsumen Ini Tak Bisa Dipisahkan )
"Jadi ini nestapanya. Please, masalahnya di fiskal dan kementerian teknis, tapi ini moneter diobok-obok jadi solusinya. DPR sedang menggodok UU yang mengubah UU tentang BI. Akan dibentuk Dewan Moneter yang diketuai oleh Menteri Keuangan, sehingga BI menjadi subordinasi dari pemerintah," ujar Faisal dalam diskusi online, di Jakarta, Kamis (3/9/2020).
Dia pun heran, langkah pemerintah dalam upaya penyelamatan ekonomi justru dilakukan dengan membongkar sisi moneternya.
"UU-nya adalah No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 2, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya kecuali hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang," katanya.
Dia menambahkan, pembentukan Dewan Moneter tidak ada kaitannya dengan penyelamatan ekonomi. ( Baca juga:KPK Ingin Kasus Jaksa Pinangki, Jampidsus: Siapa Minta? KPK Bisa Ambil Alih )
"Jadi ini semua diselesaikan dengan moneter. Gatal tangan kita, kaki yang diamputasi kira-kira begitu. Apa salahnya moneter ini? Kita lihat enggak ada salah moneter kan," tandasnya.
Langkah Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tengah menggodok revisi Undang-Undang (UU) Bank Indonesia (BI) dinilai tidak tepat. Dalam revisi UU yang diinisiasi parlemen tersebut, akan terdapat campur tangan pemerintah dalam kebijakan moneter. ( Baca juga:Saudara Kembar Pelindung Konsumen Ini Tak Bisa Dipisahkan )
"Jadi ini nestapanya. Please, masalahnya di fiskal dan kementerian teknis, tapi ini moneter diobok-obok jadi solusinya. DPR sedang menggodok UU yang mengubah UU tentang BI. Akan dibentuk Dewan Moneter yang diketuai oleh Menteri Keuangan, sehingga BI menjadi subordinasi dari pemerintah," ujar Faisal dalam diskusi online, di Jakarta, Kamis (3/9/2020).
Dia pun heran, langkah pemerintah dalam upaya penyelamatan ekonomi justru dilakukan dengan membongkar sisi moneternya.
"UU-nya adalah No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 2, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya kecuali hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang," katanya.
Dia menambahkan, pembentukan Dewan Moneter tidak ada kaitannya dengan penyelamatan ekonomi. ( Baca juga:KPK Ingin Kasus Jaksa Pinangki, Jampidsus: Siapa Minta? KPK Bisa Ambil Alih )
"Jadi ini semua diselesaikan dengan moneter. Gatal tangan kita, kaki yang diamputasi kira-kira begitu. Apa salahnya moneter ini? Kita lihat enggak ada salah moneter kan," tandasnya.
(uka)
tulis komentar anda