Kisah Sritex, Tumbangnya Raksasa Tekstil Asal Solo
Senin, 03 Maret 2025 - 14:49 WIB
"Pemerintah sebenarnya menyadari krisis yang dihadapi Sritex dan telah berupaya memberikan dukungan. Berbagai bentuk bantuan diberikan, termasuk fasilitasi restrukturisasi utang, kemudahan ekspor-impor, serta koordinasi dengan bank-bank kreditur untuk menunda pembayaran utang," jelas Achmad Nur Hidayat.
Namun sayang, semua langkah ini terbukti tidak cukup untuk menyelamatkan Sritex. Menurutnya apa yang menjadi keterbatasan utama pemerintah adalah batasan regulasi dalam menangani perusahaan yang sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan.
Setelah Pengadilan Niaga Semarang menyatakan Sritex bangkrut, kewenangan perusahaan berada di tangan kurator, bukan lagi manajemen atau pemerintah. Selain itu, pemerintah tidak mengambil langkah bailout atau suntikan dana langsung untuk menyelamatkan Sritex.
Meski begitu Menteri Perindustrian sempat membahas opsi ini, namun akhirnya tidak ada dana APBN yang dialokasikan untuk menyelamatkan perusahaan swasta.
Misalnya, dalam kasus Bank Century (2008), pemerintah menggelontorkan Rp6,7 triliun untuk menyelamatkan bank bermasalah. Dalam berbagai kasus restrukturisasi bank di Indonesia, bailout menjadi opsi utama demi menjaga stabilitas sistem keuangan.
"Namun, ketika ribuan buruh di Sritex kehilangan pekerjaan akibat kebijakan ekonomi dan lemahnya pengawasan impor, pemerintah seolah tidak memiliki opsi bailout," bebernya.
Terang dia, tidak ada skema bantuan keuangan besar-besaran untuk menyelamatkan industri tekstil yang mempekerjakan jutaan tenaga kerja. Padahal, dampak sosial dari PHK massal jauh lebih besar dibandingkan dengan kebangkrutan satu bank.
Baca Juga: Sritex PHK 10 Ribu Buruh, Presiden Sarbumusi: Tragedi Ketenagakerjaan
"Pemerintah terlihat lebih peduli pada stabilitas perbankan daripada menjaga industri yang melibatkan rakyat kecil. Akibatnya, 10.969 pekerja di Sritex dibiarkan menganggur, sementara kebijakan perdagangan tetap tidak direvisi secara signifikan untuk melindungi produsen dalam negeri," terang Achmad.
Namun sayang, semua langkah ini terbukti tidak cukup untuk menyelamatkan Sritex. Menurutnya apa yang menjadi keterbatasan utama pemerintah adalah batasan regulasi dalam menangani perusahaan yang sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan.
Setelah Pengadilan Niaga Semarang menyatakan Sritex bangkrut, kewenangan perusahaan berada di tangan kurator, bukan lagi manajemen atau pemerintah. Selain itu, pemerintah tidak mengambil langkah bailout atau suntikan dana langsung untuk menyelamatkan Sritex.
Meski begitu Menteri Perindustrian sempat membahas opsi ini, namun akhirnya tidak ada dana APBN yang dialokasikan untuk menyelamatkan perusahaan swasta.
Ketidakadilan Penanganan Krisis Industri
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat juga menyoroti, seputar ketidakadilan dalam penanganan krisis antara sektor perbankan dan sektor industri manufaktur. Ia mencontohkan, saat perbankan nasional mengalami tekanan akibat kredit macet, pemerintah dengan cepat mengambil opsi bailout, seperti yang terjadi dalam krisis keuangan sebelumnya.Misalnya, dalam kasus Bank Century (2008), pemerintah menggelontorkan Rp6,7 triliun untuk menyelamatkan bank bermasalah. Dalam berbagai kasus restrukturisasi bank di Indonesia, bailout menjadi opsi utama demi menjaga stabilitas sistem keuangan.
"Namun, ketika ribuan buruh di Sritex kehilangan pekerjaan akibat kebijakan ekonomi dan lemahnya pengawasan impor, pemerintah seolah tidak memiliki opsi bailout," bebernya.
Terang dia, tidak ada skema bantuan keuangan besar-besaran untuk menyelamatkan industri tekstil yang mempekerjakan jutaan tenaga kerja. Padahal, dampak sosial dari PHK massal jauh lebih besar dibandingkan dengan kebangkrutan satu bank.
Baca Juga: Sritex PHK 10 Ribu Buruh, Presiden Sarbumusi: Tragedi Ketenagakerjaan
"Pemerintah terlihat lebih peduli pada stabilitas perbankan daripada menjaga industri yang melibatkan rakyat kecil. Akibatnya, 10.969 pekerja di Sritex dibiarkan menganggur, sementara kebijakan perdagangan tetap tidak direvisi secara signifikan untuk melindungi produsen dalam negeri," terang Achmad.
(akr)
Lihat Juga :