PTBA Bakal Ganti Pengurus, Realisasi Proyek Gasifikasi Batu Bara Dinanti
Senin, 09 Juni 2025 - 19:21 WIB
Pada kesempatan tersebut, imbuh dia, pemegang saham perlu mengevaluasi alasan belum terlaksananya proyek gasifikasi batu bara menjadi gas DME tersebut. Padahal kata dia, dimasukkannya proyek gasifikasi itu sebagai salah satu dari 18 proyek hilirisasi prioritas, menunjukkan kuatnya perhatian pemerintah.
“Presiden Prabowo Subianto memiliki concern yang sangat kuat untuk merealisasikannya, mengingat ketergantungan kita terhadap impor LPG sangat tinggi. Karena itu, proyek gasifikasi batu bara ini harus menjadi concern pemegang saham, karena sangat penting bagi ketahanan energi nasional,” kata Herry.
Herry menegaskan, impor Liquefied Natural Gas (LPG) sudah makin memberatkan anggaran pemerintah yang harus dialokasikan untuk subsidi LPG 3 kg. Pada 2024, pemerintah memperkirakan nilai subsidinya sekitar Rp85,6 triliun. Sedangkan untuk tahun 2025 sebesar Rp87,6 triliun atau 43% dari total subsidi energi.
“Sudah puluhan tahun Indonesia bergantung pada LPG impor untuk memenuhi kebutuhan domestik, dan sudah saatnya dimulai proses penghentiannya mengingat produksi gas alam Indonesia selalu surplus dibandingkan kebutuhan domestik,” tandasnya.
Proyek gasifikasi yang akan menjadi substitusi LPG itu sangat penting. Apalagi, dia menuturkan, ketersediaan batu bara Indonesia sangat besar. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, pada tahun 2023 saja produksi batu bara Indonesia sekitar 775 juta ton. Sementara, pemanfaatan dalam negeri hanya sekitar 27%, dan sisanya diekspor.
“Presiden Prabowo Subianto memiliki concern yang sangat kuat untuk merealisasikannya, mengingat ketergantungan kita terhadap impor LPG sangat tinggi. Karena itu, proyek gasifikasi batu bara ini harus menjadi concern pemegang saham, karena sangat penting bagi ketahanan energi nasional,” kata Herry.
Herry menegaskan, impor Liquefied Natural Gas (LPG) sudah makin memberatkan anggaran pemerintah yang harus dialokasikan untuk subsidi LPG 3 kg. Pada 2024, pemerintah memperkirakan nilai subsidinya sekitar Rp85,6 triliun. Sedangkan untuk tahun 2025 sebesar Rp87,6 triliun atau 43% dari total subsidi energi.
“Sudah puluhan tahun Indonesia bergantung pada LPG impor untuk memenuhi kebutuhan domestik, dan sudah saatnya dimulai proses penghentiannya mengingat produksi gas alam Indonesia selalu surplus dibandingkan kebutuhan domestik,” tandasnya.
Proyek gasifikasi yang akan menjadi substitusi LPG itu sangat penting. Apalagi, dia menuturkan, ketersediaan batu bara Indonesia sangat besar. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, pada tahun 2023 saja produksi batu bara Indonesia sekitar 775 juta ton. Sementara, pemanfaatan dalam negeri hanya sekitar 27%, dan sisanya diekspor.
Lihat Juga :