Menyoroti Pergerakan Ekonomi Rakyat Jelang HUT RI ke-80

Rabu, 13 Agustus 2025 - 19:29 WIB
Saat dikaitkan dengan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat, yang jika diaplikasikan kepada BUMN, maka fungsi BUMN adalah sebagai public service obligation dan CSR.

"Terlepas dari banyaknya kritik, tetap ada yang sampai ke rakyat. Dengan ada Danantara, apalah fungsi PSO dan CSR itu tetap melekat pada BUMN atau lebih berfokus pada investasi yang relasi pada kesejahteraan pada rakyatnya tidak terlihat. Saya berharap, Danantara ini tidak menyimpang dari UUD 1945. Tapi kalau Danantara itu berhasil dikelola, seperti layaknya Temasek, maka itu sangat bagus,"terangnya.

Baca Juga: Fasilitas Kawasan Berikat Menyokong Geliat Ekonomi Rakyat

Prof Didin menegaskan, bahwa BUMN maupun Danantara dan seluruh program pemerintah harus menjadi subject of control dari semua pihak. Pengawasan tak bisa hanya oleh Presiden, tapi juga melibatkan DPR.

"Pemerintah, rakyat, cendekiawan harus mengawasi seluruh program ini, agar benar-benar memberi kesejahteraan pada rakyat, jangan sampai bocor, kalau rugi harus bisa diaudit dan dipertanggungjawabkan. Jangan sampai aset milik rakyat ini tidak perform," ungkapnya.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!