Utang Pemerintah Tembus Rp9.138 Triliun, Terbesar dari Pinjaman Luar Negeri
Jum'at, 10 Oktober 2025 - 13:54 WIB
Total utang per akhir Juni 2025 yang sebesar Rp9.138,05 triliun tersebut terdiri dari pinjaman senilai Rp1.157,18 triliun. Adapun yang terbesar dari pinjaman luar negeri mencapai Rp1.108,17 triliun sementara pinjaman dari dalam negeri sebesar Rp49,01 triliun.
Kemudian Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp7.980,87 triliun. Penerbitan SBN berdenominasi rupiah mendominasi dengan nilai Rp6.484,12 triliun, sedangkan SBN berdenominasi valuta asing sebesar Rp1.496,75 triliun. "Jadi Juni total outstanding utangnya Rp9.138 triliun, pinjamannya Rp1.157 triliun dan SBN Rp7.980 triliun," ucap Suminto.
Baca Juga: KAI Digrogoti Utang Whoosh ke China, Bayar Bunga Rp2 Triliun per Tahun
Suminto juga mengumumkan perubahan kebijakan terkait penerbitan data utang pemerintah ke publik. Pemerintah akan merilis data utang per kuartal tidak lagi bulanan. Keputusan ini diambil untuk meningkatkan kredibilitas statistik. Alasannya, rilis data per kuartal akan disesuaikan dengan ukuran PDB nasional yang juga dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) setiap kuartal.
"Supaya statistiknya lebih kredibel, agar rasio itu tidak berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan realisasi nanti debt to GDP ratio setiap 3 bulan," ungkap Suminto.
Kemudian Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp7.980,87 triliun. Penerbitan SBN berdenominasi rupiah mendominasi dengan nilai Rp6.484,12 triliun, sedangkan SBN berdenominasi valuta asing sebesar Rp1.496,75 triliun. "Jadi Juni total outstanding utangnya Rp9.138 triliun, pinjamannya Rp1.157 triliun dan SBN Rp7.980 triliun," ucap Suminto.
Baca Juga: KAI Digrogoti Utang Whoosh ke China, Bayar Bunga Rp2 Triliun per Tahun
Suminto juga mengumumkan perubahan kebijakan terkait penerbitan data utang pemerintah ke publik. Pemerintah akan merilis data utang per kuartal tidak lagi bulanan. Keputusan ini diambil untuk meningkatkan kredibilitas statistik. Alasannya, rilis data per kuartal akan disesuaikan dengan ukuran PDB nasional yang juga dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) setiap kuartal.
"Supaya statistiknya lebih kredibel, agar rasio itu tidak berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan realisasi nanti debt to GDP ratio setiap 3 bulan," ungkap Suminto.
(nng)