Bukan Solusi Tekan Pengangguran, Kartu Prakerja Banjir Kritikan

Menurut dia, pemerintah bisa menyalurkan Rp5,6 triliun biaya pelatihan tersebut menjadi bantuan langsung tunai bagi para pekerja atau pencari kerja yang membutuhkan. "Ini lebih bermanfaat dibandingkan harus menggunakan korporasi platform dan lembaga pelatihan," ujarnya.

Ketua Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah memberikan evaluasi bagi Kartu Prakerja sebagai pemborosan anggaran APBN sekaligus rentan dikorupsi. (Baca juga: Belum Juga Jalan, Menkeu Sebut Defisit APBN 2021 Bakal Melebar )

Kartu Prakerja menurutnya sangat tidak tepat sasaran terlebih pelatihan dilakukan secara on line tidak akan banyak meningkatkan skill.

"Kartu Prakerja itu seharusnya diprioritaskan bagi orang-orang yang akan masuk dunia kerja atau orang yang baru lulus sekolah bukan buat buruh yang ter-PHK. Kalau dilihat dari kurikulum pelatihan melalui online itu juga banyak yang kurang tepat," tuturnya.

Lebih lanjut dia juga menegaskan prioritas utama yang seharusnya dikebut pemerintah di tengah-tengah pandemi ini. Menurut dia, saat ini banyak buruh yang ter-PHK atau dirumahkan. Jadi seharusnya pemerintah fokus untuk memberikan insentif langsung pada buruh yang ter-PHK atau yang dirumahkan dan tidak diupah.