Kadin Institute: Program MBG Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru di Daerah
Sabtu, 11 April 2026 - 18:45 WIB
Secara faktual, Benedictus menerangkan bahwa 95% kebutuhan telur di Sumba Barat Daya, baik untuk konsumsi rumah tangga, industri, maupun ritel itu masih dipenuhi peternak dari Pulau Jawa. Setelah adanya MBG mulai muncul minat pengusaha atau peternak lokal di Sumba Barat Daya untuk mengembangkan peternakan ayam petelur.
Hal tersebut sejalan dengan keterangan dan ajakan Mulya yang medorong pengusaha lokal untuk memanfaatkan kesempatan ini. "Ayo pengusaha daerah, lakukan pivot. Jika dulu fokus di konstruksi, sekarang ambil kesempatan di industri makanan, kesehatan, dan pertanian," seru Mulya.
Mulya juga mengklarifikasi bahwa dana APBN yang dialokasikan untuk program MBG mayoritas untuk operasional makanan dan relawan, bukan untuk pembangunan infrastruktur dapur. Di sinilah peran pengusaha masuk.
"Kalau membangun dapur harus pakai dana pemerintah semua, itu pasti tekor. Modal satu dapur itu bisa Rp1,5 miliar hingga Rp3 miliar. Jadi, pengusaha yang membangun dapurnya, merekrut orangnya, dan mengelola jaringan ke penghasil makanan," ungkapnya.
Saat ini, dari target sekitar 30.000 dapur pemerintah, sekitar 20.000 unit sudah terbangun dan beroperasi. Mulya mendorong pengusaha di daerah yang belum bergabung untuk segera mengambil peluang di sepertiga sisa target tersebut, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
Persepsi Publik Terhadap Program MBG
Mulya menyadari adanya pandangan miring, terutama dari kalangan kelas menengah yang menganggap program ini tidak perlu dicampuri pemerintah. Namun, ia menekankan adanya perbedaan realita di lapangan. "Banyak kesalahan persepsi kita sebagai kelas menengah. Kita berasumsi anak-anak ini sudah makan. Kenyataannya, banyak yang tidak dikasih makan," ujar Mulya.
Hal tersebut sejalan dengan keterangan dan ajakan Mulya yang medorong pengusaha lokal untuk memanfaatkan kesempatan ini. "Ayo pengusaha daerah, lakukan pivot. Jika dulu fokus di konstruksi, sekarang ambil kesempatan di industri makanan, kesehatan, dan pertanian," seru Mulya.
Mulya juga mengklarifikasi bahwa dana APBN yang dialokasikan untuk program MBG mayoritas untuk operasional makanan dan relawan, bukan untuk pembangunan infrastruktur dapur. Di sinilah peran pengusaha masuk.
"Kalau membangun dapur harus pakai dana pemerintah semua, itu pasti tekor. Modal satu dapur itu bisa Rp1,5 miliar hingga Rp3 miliar. Jadi, pengusaha yang membangun dapurnya, merekrut orangnya, dan mengelola jaringan ke penghasil makanan," ungkapnya.
Saat ini, dari target sekitar 30.000 dapur pemerintah, sekitar 20.000 unit sudah terbangun dan beroperasi. Mulya mendorong pengusaha di daerah yang belum bergabung untuk segera mengambil peluang di sepertiga sisa target tersebut, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
Persepsi Publik Terhadap Program MBG
Mulya menyadari adanya pandangan miring, terutama dari kalangan kelas menengah yang menganggap program ini tidak perlu dicampuri pemerintah. Namun, ia menekankan adanya perbedaan realita di lapangan. "Banyak kesalahan persepsi kita sebagai kelas menengah. Kita berasumsi anak-anak ini sudah makan. Kenyataannya, banyak yang tidak dikasih makan," ujar Mulya.
Lihat Juga :