Ekonom Ingatkan Risiko Ekspor Satu Pintu Jadi Monopoli Birokrasi Baru
Rabu, 27 Mei 2026 - 20:00 WIB
Ia menilai Indonesia tidak cocok menjadi negara ultra-liberal yang menyerahkan seluruh tata niaga SDA kepada pasar global. Di sisi lain, Indonesia juga dinilai tidak cocok menerapkan ekonomi komando yang terlalu menekan peran swasta.
Karena itu, Didik mendorong model jalan tengah, yakni negara hadir secara strategis melalui penguasaan data, pengawasan, dan kendali devisa, sementara sektor swasta tetap menjalankan aktivitas produksi dan perdagangan secara efisien.
"Pilihan akhirnya bukan lagi soal ideologi antara negara atau pasar, tetapi bagaimana mendesain tata kelola yang mampu memperkuat negara tanpa mematikan efisiensi sektor swasta," katanya.
Didik menilai tata kelola ekspor satu pintu idealnya tidak dijalankan sepenuhnya melalui birokrasi konvensional. Menurut dia, pemerintah perlu melibatkan lembaga profesional independen agar sistem pengawasan tetap transparan dan kredibel di mata internasional.
Ia mencontohkan peran PT Sucofindo dan SGS yang dapat dilibatkan dalam verifikasi volume ekspor, audit pengiriman, sertifikasi mutu, hingga integrasi data ekspor nasional. Menurutnya, kombinasi lembaga nasional dan lembaga inspeksi global akan meningkatkan kepercayaan pasar internasional karena buyer global membutuhkan transparansi serta independensi dalam tata kelola perdagangan SDA. "Pasar global tidak cukup percaya pada pengawasan internal birokrasi konvensional. Mereka membutuhkan transparansi, independensi, dan kredibilitas internasional," ujarnya.
Karena itu, Didik mendorong model jalan tengah, yakni negara hadir secara strategis melalui penguasaan data, pengawasan, dan kendali devisa, sementara sektor swasta tetap menjalankan aktivitas produksi dan perdagangan secara efisien.
"Pilihan akhirnya bukan lagi soal ideologi antara negara atau pasar, tetapi bagaimana mendesain tata kelola yang mampu memperkuat negara tanpa mematikan efisiensi sektor swasta," katanya.
Didik menilai tata kelola ekspor satu pintu idealnya tidak dijalankan sepenuhnya melalui birokrasi konvensional. Menurut dia, pemerintah perlu melibatkan lembaga profesional independen agar sistem pengawasan tetap transparan dan kredibel di mata internasional.
Ia mencontohkan peran PT Sucofindo dan SGS yang dapat dilibatkan dalam verifikasi volume ekspor, audit pengiriman, sertifikasi mutu, hingga integrasi data ekspor nasional. Menurutnya, kombinasi lembaga nasional dan lembaga inspeksi global akan meningkatkan kepercayaan pasar internasional karena buyer global membutuhkan transparansi serta independensi dalam tata kelola perdagangan SDA. "Pasar global tidak cukup percaya pada pengawasan internal birokrasi konvensional. Mereka membutuhkan transparansi, independensi, dan kredibilitas internasional," ujarnya.
Lihat Juga :