S&P Rilis Peringkat Kredit Terbaru Indonesia: Outlook Stabil di BBB/A-2
Senin, 13 Juli 2026 - 16:50 WIB
Hal ini menjadi kabar baik di tengah badai ketidakpastian ekonomi global dan guncangan hebat yang melanda pasar keuangan domestik sepanjang awal tahun ini. Keputusan krusial terkait nasib peringkat kredit (sovereign credit rating) Indonesia diyakini bakal langsung memicu perhatian besar para pelaku pasar dan investor global.
Bagaimana tidak? Sepanjang semester pertama, pasar keuangan Indonesia didera tekanan berat. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dilaporkan sempat kehilangan kapitalisasi pasar hingga lebih dari 30%, sementara nilai tukar Rupiah melemah sekitar 7% terhadap dolar AS akibat efek domino perang Timur Tengah dan tersumbatnya urat nadi minyak dunia di Selat Hormuz.
Namun di balik rapor merah sektor finansial tersebut, hasil penilaian S&P justru memberikan gambaran yang mengejutkan. S&P juga menyoroti berbagai upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sektor sumber daya alam dan mineral. Langkah tersebut dinilai berpotensi meningkatkan penerimaan negara dan kinerja ekspor dalam jangka panjang.
Baca Juga: Pemerintah Dinilai Defensif Respons Lembaga Rating, Investor Butuh Roadmap Reformasi Nyata
"Kami meyakini upaya pemerintah untuk memusatkan pengelolaan serta mengurangi kebocoran di sektor sumber daya alam dan mineral pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan negara dan penerimaan ekspor, terutama apabila implementasi kebijakan semakin membaik," tulis S&P.
S&P juga menuturkan prospek stabil juga mencerminkan harapan kami bahwa pemerintah terus memandang batas defisit tahunan sebesar 3% sebagai jangkar kebijakan yang penting.
Bagaimana tidak? Sepanjang semester pertama, pasar keuangan Indonesia didera tekanan berat. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dilaporkan sempat kehilangan kapitalisasi pasar hingga lebih dari 30%, sementara nilai tukar Rupiah melemah sekitar 7% terhadap dolar AS akibat efek domino perang Timur Tengah dan tersumbatnya urat nadi minyak dunia di Selat Hormuz.
Namun di balik rapor merah sektor finansial tersebut, hasil penilaian S&P justru memberikan gambaran yang mengejutkan. S&P juga menyoroti berbagai upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sektor sumber daya alam dan mineral. Langkah tersebut dinilai berpotensi meningkatkan penerimaan negara dan kinerja ekspor dalam jangka panjang.
Baca Juga: Pemerintah Dinilai Defensif Respons Lembaga Rating, Investor Butuh Roadmap Reformasi Nyata
"Kami meyakini upaya pemerintah untuk memusatkan pengelolaan serta mengurangi kebocoran di sektor sumber daya alam dan mineral pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan negara dan penerimaan ekspor, terutama apabila implementasi kebijakan semakin membaik," tulis S&P.
S&P juga menuturkan prospek stabil juga mencerminkan harapan kami bahwa pemerintah terus memandang batas defisit tahunan sebesar 3% sebagai jangkar kebijakan yang penting.
Demi Amankan Anggaran, Dana Program Program Prioritas Disunat ?
Untuk menjaga komitmen aturan hukum yang membatasi defisit anggaran tahunan di bawah 3% dari PDB, pemerintah Indonesia terbukti melakukan langkah-balik yang fleksibel namun ekstrem. Demi menutupi lonjakan biaya kompensasi dan subsidi energi -mengingat Indonesia adalah importir bersih (net importer) minyak mentah- pemerintah terpaksa melakukan efisiensi ketat.Lihat Juga :