Purbaya soal Dugaan Markup Pikap Kopdes Merah Putih: Lolos Audit Baru Saya Bayar
Rabu, 15 Juli 2026 - 10:52 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. FOTO/dok.SindoNews
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah hanya akan mencairkan anggaran pengadaan mobil pikap untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) setelah seluruh proses audit selesai dan dinyatakan memenuhi ketentuan. Penegasan itu disampaikan menyusul temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) terkait dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek pengadaan kendaraan tersebut.
"Nanti diaudit. Begitu diaudit, lolos, baru dia nagih ke saya, saya bayar. Jadi saya aman," kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Baca Juga: Rombak Aturan, Purbaya Bebaskan Bea Masuk Impor Senjata hingga Anjing Pelacak
Purbaya mengatakan hingga saat ini dirinya belum menerima maupun melihat data yang menjadi dasar temuan ICW mengenai dugaan penggelembungan harga pengadaan mobil pikap. Meski demikian, ia memastikan mekanisme audit akan menjadi syarat utama sebelum Kementerian Keuangan melakukan pembayaran atas tagihan yang diajukan.
Menurut dia, Kementerian Keuangan hanya akan membayarkan tagihan yang telah lolos proses pemeriksaan sehingga penggunaan anggaran negara tetap akuntabel. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap setiap pengadaan yang dibiayai APBN dapat dipastikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya, ICW menyatakan akan melaporkan dugaan penggelembungan anggaran pengadaan mobil pikap untuk program Kopdes Merah Putih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dugaan tersebut berasal dari hasil pemantauan terhadap proses pengadaan yang dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (APN).
"Nanti diaudit. Begitu diaudit, lolos, baru dia nagih ke saya, saya bayar. Jadi saya aman," kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Baca Juga: Rombak Aturan, Purbaya Bebaskan Bea Masuk Impor Senjata hingga Anjing Pelacak
Purbaya mengatakan hingga saat ini dirinya belum menerima maupun melihat data yang menjadi dasar temuan ICW mengenai dugaan penggelembungan harga pengadaan mobil pikap. Meski demikian, ia memastikan mekanisme audit akan menjadi syarat utama sebelum Kementerian Keuangan melakukan pembayaran atas tagihan yang diajukan.
Menurut dia, Kementerian Keuangan hanya akan membayarkan tagihan yang telah lolos proses pemeriksaan sehingga penggunaan anggaran negara tetap akuntabel. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap setiap pengadaan yang dibiayai APBN dapat dipastikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya, ICW menyatakan akan melaporkan dugaan penggelembungan anggaran pengadaan mobil pikap untuk program Kopdes Merah Putih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dugaan tersebut berasal dari hasil pemantauan terhadap proses pengadaan yang dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (APN).
Lihat Juga :