Mantan Menkeu Ungkap 3 Gol Besar Sistem Ekspor Satu Pintu yang Dipuji S&P

3. Mengembalikan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi yang Dinikmati Rakyat

Ketika devisa hasil bumi menetap di dalam negeri dan dikelola secara transparan, likuiditas nasional akan membaik. Investasi riil akan bergerak di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja baru, mendongkrak daya beli yang sempat terpuruk, dan mengarahkan kembali pertumbuhan ekonomi Indonesia ke jalur potensialnya di atas 5%.

Ekspor Satu Pintu Indonesia DipujiS&P

Kebijakan ekspor satu pintu juga mendapatkan respons positif dari dunia internasional. S&P Global Ratings menilai kebijakan pemerintah membentuk lembaga ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) berpotensi meningkatkan pendapatan negara dan ekspor.

Namun, lembaga pemeringkat global itu mengingatkan agar perubahan kebijakan dan implementasinya tidak menimbulkan ketidakpastian yang dapat mengganggu kepercayaan investor.

Pandangan tersebut disampaikan bersamaan dengan keputusan S&P mempertahankan peringkat kredit (sovereign credit rating) Indonesia di level BBB atau investment grade untuk utang jangka panjang dan A-2 untuk utang jangka pendek. Dalam pengumuman yang dirilis pada Senin (13/7/2026), S&P juga mempertahankan prospek (outlook) Indonesia di level stabil.

Salah satu faktor yang menjadi perhatian S&P adalah pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) sebagai lembaga yang mengelola ekspor komoditas strategis secara terpusat. Menurut S&P, kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan pertumbuhan pendapatan pemerintah sekaligus memperkuat kinerja ekspor Indonesia.

S&P menilai kebijakan pemerintah tentang hilirisasi dan penegakan kontrol yang lebih besar terhadap sektor mineral dan sumber daya berpotensi meningkatkan pertumbuhan pendapatan pemerintah dan pendapatan ekspor.

Meski demikian, S&P mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada konsistensi implementasi. Lembaga itu menilai perubahan kebijakan yang terlalu cepat atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya berpotensi menekan kepercayaan investor serta memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah dan pasar keuangan.

“Laju perubahan kebijakan dan ketidakpastian mengenai implementasinya dapat memengaruhi kepercayaan investor dan membebani pasar mata uang dan keuangan,” jelas S&P.