Jebakan Ilusi PDB, Mantan Menkeu Fuad Bawazier Ungkap Fakta di Balik Utang RI Rp8.000 Triliun
Sabtu, 18 Juli 2026 - 18:27 WIB
Struktur OECD, negara-negara maju memiliki kemampuan serapan pendapatan negara (tax ratio) yang sangat tinggi, rata-rata di atas 25% dari PDB. Lantaran itu Ia menyarankan agar menjadikan tax ratio sebagai relevansi dalam pembayaran utang. Sebab sambung dia, membayar utang harus dengan uang bukan dengan PDB.
"Kalau acuan kita tetap 60% PDB, saya bilang kalau rasio utang sudah menyentuh 50% saja, sudah tidak ada lagi pihak asing yang mau meminjamkan uang ke Indonesia. Kita bisa bangkrut sebelum menyentuh angka 60%," wanti-wanti Fuad.
Berdasarkan data terkini, porsi pendapatan negara yang tersedot hanya untuk mencicil pokok dan bunga utang dikabarkan telah mendekati kisaran 40%. Angka ini menunjukkan ruang fiskal Indonesia sudah sangat sempit dan membuat pengelolaan APBN semakin megap-megap.
Idealnya, batas aman utang harus diukur dari persentase kemampuan pendapatan riil negara untuk membayar, bukan dari angka PDB yang masih berupa hitungan statistik di atas kertas.
"Zaman Orde Baru perdagangan selalu positif. Sekarang kalau sudah mulai muncul tanda-tanda negatif, ini alarm bahaya. Artinya, dolar yang kita peroleh dari ekspor habis hanya untuk membiayai impor. Kalau dolarnya habis untuk impor, kita tidak punya lagi stok dolar tunai untuk membayar utang luar negeri yang jatuh tempo," pungkas Fuad.
Pemerintah di bawah kepemimpinan saat ini didesak untuk segera mengambil langkah ekstrem yakni hentikan penambahan utang SBN baru, genjot pendapatan pajak dari sektor hulu, dan kunci devisa ekspor di dalam negeri sebelum krisis likuiditas dolar benar-benar menghantam.
"Kalau acuan kita tetap 60% PDB, saya bilang kalau rasio utang sudah menyentuh 50% saja, sudah tidak ada lagi pihak asing yang mau meminjamkan uang ke Indonesia. Kita bisa bangkrut sebelum menyentuh angka 60%," wanti-wanti Fuad.
Berdasarkan data terkini, porsi pendapatan negara yang tersedot hanya untuk mencicil pokok dan bunga utang dikabarkan telah mendekati kisaran 40%. Angka ini menunjukkan ruang fiskal Indonesia sudah sangat sempit dan membuat pengelolaan APBN semakin megap-megap.
Idealnya, batas aman utang harus diukur dari persentase kemampuan pendapatan riil negara untuk membayar, bukan dari angka PDB yang masih berupa hitungan statistik di atas kertas.
Neraca Perdagangan Mulai Defisit, Awas Stok Dolar Kritis
Menutup analisisnya, Fuad memberikan peringatan dini (early warning) terkait risiko eksternal yang wajib diwaspadai dalam enam bulan ke depan. Selama hampir 72 bulan berturut-turut, Indonesia dimanjakan oleh surplus neraca perdagangan. Namun, tren positif tersebut kini mulai berbalik menunjukkan riak defisit."Zaman Orde Baru perdagangan selalu positif. Sekarang kalau sudah mulai muncul tanda-tanda negatif, ini alarm bahaya. Artinya, dolar yang kita peroleh dari ekspor habis hanya untuk membiayai impor. Kalau dolarnya habis untuk impor, kita tidak punya lagi stok dolar tunai untuk membayar utang luar negeri yang jatuh tempo," pungkas Fuad.
Pemerintah di bawah kepemimpinan saat ini didesak untuk segera mengambil langkah ekstrem yakni hentikan penambahan utang SBN baru, genjot pendapatan pajak dari sektor hulu, dan kunci devisa ekspor di dalam negeri sebelum krisis likuiditas dolar benar-benar menghantam.
(akr)
Lihat Juga :