Harusnya Malu Dong! Orang Kaya Kok Beli Gas Melon & Ngisi Bensin Premium
Selasa, 29 September 2020 - 16:33 WIB
JAKARTA - Sampai detik ini masih banyak orang kaya dengan mobil mewah antre di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mengisi bensin premium. Padahal sudah jelas bensin premium tidak layak digunakan untuk spesifikasi mobil mewah karena lebih tepat digunakan untuk kendaraan logistik.
Sebab itu, PT Pertamina (Persero) terus mendorong agar masyarakat mampu menggunakan bensin dengan oktan tinggi atau bahan bakar minyak BBM (BBM) seperti Pertamax Cs. Selain bikin mesin awet juga dapat mengurangi emisi gas CO2 yang saat ini sedang menjadi program prioritas pemerintah.
"Dengan menggunakan BBM non subsidi yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan akan menjadikan mesin lebih awet, pembakaran lebih optimal dan tentunya membantu menjaga lingkungan," ujar Vice President Promotion & Marketing Communication Pertamina Arifun Dhalia, di Jakarta, Selasa (29/9/2020).
Tidak hanya itu, produk lainnya seperti elpiji gas melon juga masih banyak dijumpai digunakan untuk orang kaya. Padahal gas elpiji dengan tabung 3 kilogram (kg) tersebut pada dasarnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.
Bahkan kuota volume gas melon telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) . Oleh sebab itu, Pertamina terus mendorong masyarakat mampu agar tidak lagi mengonsumsi gas melon tapi menggunakan Bright Gas atau elpiji non subsidi dengan kemasan 5,5 kg.
Disamping itu, Pertamina juga terus mendorong agar masyarakat mampu mulai bergeser menggunakan produk-produk berkualitas dengan melakukan edukasi, meningkatkan awareness produk, terutama produk non subsidi. Apalagi, semua produk non subsidi yang dimiliki Pertamina, semakin mudah diakses oleh konsumen baik melalui layanan pesan antar melalui Call Center 135, maupun Pertamina Delivery Service (PDS).
Bahkan, bisa dipesan melalui aplikasi MyPertamina, di mana sekarang bisa melayani pembelian Pertamax series di seluruh SPBU Pertamina di Indonesia serta pembelian produk di Bright Store. Diproyeksikan pada akhir September, konsumen sudah dapat melakukan pembelian produk gas elpiji melalui fitur PDS. Adapun layanan PDS saat ini dilayani oleh dua jenis lembaga penyalur dengan rincian untuk SPBU telah melayani 329 SPBU dan 580 agen elpiji untuk melayani produk Bright Gas yang tersebar di seluruh Indonesia.
Hal senada juga disampiakan Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan. Seharusnya sebagai orang kaya malu punya mobil mewah menggunakan bensin premium dan gasnya memakai gas melon. Pihaknya pun meminta masyarakat mampu mulai sadar bensin premium dan gas melon disediakan untuk masyarakat tidak mampu misalnya, pedagang kecil yang memang membutuhkan gas elpiji 3 kg.
Belum lagi, kuota elpiji 3 kg dan bensin premium telah ditetapkan pemerintah, akibatnya jika volumenya melebihi batas atau kuotanya jebol menjadi tanggungan Pertamina. "Belum tentu setiap kali over kuota langsung kemudian diganti pemerintah karena prosesnya harus dihitung selisihnya dan perlu audit BPK," kata dia.
Untuk menghindari beban yang harus ditanggung Pertamina, perlu mekanisme distribusi baru, yakni dari semula subsidi barang diubah diberikan langsung kepada yang berhak seperti bantuan langsung tunai (BLT) agar tepat sasaran. Apabila mekanisme tidak dilakukan maka subsidi elpiji akan terus membengkak karena distribusinya tidak tepat yang ujungnya memberatkan Pertamina dan keuangan negara. "Gas melon yang notabene menjadi hak masyarakat miskin justru digunakan kelompok masyarakat mampu. Seharusnya, masyarakat tidak mengambil apa yang sudah menjadi hak masyarakat miskin," tandas dia.
Sebab itu, PT Pertamina (Persero) terus mendorong agar masyarakat mampu menggunakan bensin dengan oktan tinggi atau bahan bakar minyak BBM (BBM) seperti Pertamax Cs. Selain bikin mesin awet juga dapat mengurangi emisi gas CO2 yang saat ini sedang menjadi program prioritas pemerintah.
"Dengan menggunakan BBM non subsidi yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan akan menjadikan mesin lebih awet, pembakaran lebih optimal dan tentunya membantu menjaga lingkungan," ujar Vice President Promotion & Marketing Communication Pertamina Arifun Dhalia, di Jakarta, Selasa (29/9/2020).
Tidak hanya itu, produk lainnya seperti elpiji gas melon juga masih banyak dijumpai digunakan untuk orang kaya. Padahal gas elpiji dengan tabung 3 kilogram (kg) tersebut pada dasarnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.
Bahkan kuota volume gas melon telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) . Oleh sebab itu, Pertamina terus mendorong masyarakat mampu agar tidak lagi mengonsumsi gas melon tapi menggunakan Bright Gas atau elpiji non subsidi dengan kemasan 5,5 kg.
Disamping itu, Pertamina juga terus mendorong agar masyarakat mampu mulai bergeser menggunakan produk-produk berkualitas dengan melakukan edukasi, meningkatkan awareness produk, terutama produk non subsidi. Apalagi, semua produk non subsidi yang dimiliki Pertamina, semakin mudah diakses oleh konsumen baik melalui layanan pesan antar melalui Call Center 135, maupun Pertamina Delivery Service (PDS).
Bahkan, bisa dipesan melalui aplikasi MyPertamina, di mana sekarang bisa melayani pembelian Pertamax series di seluruh SPBU Pertamina di Indonesia serta pembelian produk di Bright Store. Diproyeksikan pada akhir September, konsumen sudah dapat melakukan pembelian produk gas elpiji melalui fitur PDS. Adapun layanan PDS saat ini dilayani oleh dua jenis lembaga penyalur dengan rincian untuk SPBU telah melayani 329 SPBU dan 580 agen elpiji untuk melayani produk Bright Gas yang tersebar di seluruh Indonesia.
Hal senada juga disampiakan Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan. Seharusnya sebagai orang kaya malu punya mobil mewah menggunakan bensin premium dan gasnya memakai gas melon. Pihaknya pun meminta masyarakat mampu mulai sadar bensin premium dan gas melon disediakan untuk masyarakat tidak mampu misalnya, pedagang kecil yang memang membutuhkan gas elpiji 3 kg.
Belum lagi, kuota elpiji 3 kg dan bensin premium telah ditetapkan pemerintah, akibatnya jika volumenya melebihi batas atau kuotanya jebol menjadi tanggungan Pertamina. "Belum tentu setiap kali over kuota langsung kemudian diganti pemerintah karena prosesnya harus dihitung selisihnya dan perlu audit BPK," kata dia.
Untuk menghindari beban yang harus ditanggung Pertamina, perlu mekanisme distribusi baru, yakni dari semula subsidi barang diubah diberikan langsung kepada yang berhak seperti bantuan langsung tunai (BLT) agar tepat sasaran. Apabila mekanisme tidak dilakukan maka subsidi elpiji akan terus membengkak karena distribusinya tidak tepat yang ujungnya memberatkan Pertamina dan keuangan negara. "Gas melon yang notabene menjadi hak masyarakat miskin justru digunakan kelompok masyarakat mampu. Seharusnya, masyarakat tidak mengambil apa yang sudah menjadi hak masyarakat miskin," tandas dia.
(nng)
Lihat Juga :
tulis komentar anda