Tak Sekedar Anggaran, Otsus Bentuk Pengakuan Papua Bagian dari NKRI
Rabu, 30 September 2020 - 16:29 WIB
Hagar Kegiye (12 tahun) mengerjakan tugas sekolah di kios layanan internet, Jayapura, Papua. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Otonomi khusus (Otsus) untuk Papua dan Papua Barat dinilai sebagai pengakuan negara terhadap Papua sebagai daerah yang memiliki sifat khusus. Hal tersebut bisa dimaknai bahwa negara menghormati masyarakat adat beserta hak tradisional sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) .
"Otsus yang dijalankan pun juga merupakan penjabaran dari konstitusi," ujar Tenaga Ahli Kelembagaan Desk Papua Bappenas Moksen Idris Sirfefa, di Jakarta, Selasa (29/9/2020).
Menurut dia otsus merupakan keputusan politik antara Papua dan Pemerintah Indonesia yang sama-sama saling menguntungkan dengan diterapkan secara rasional, moderat, demokratis, sebagai bagian jalan tengah. "Jika pun ada kekurangan, maka kedua belah pihak bisa duduk bersama," kata dia.
Saat ini ada pemahaman keliru, seolah-olah otsus akan berakhir pada 2021 padahal akan terus dilanjutkan dan diperbaiki demi kesejahteraan masyarakat Papua. Kesalahpahaman terhadap Otsus juga karena hanya dinilai dari segi uang atau anggaran saja. "Otsus tak hanya soal uang, ada banyak hal terkait, mulai kelembagaan, kewenangan, sumber daya manusia, banyak hal, dan itu semua untuk Papua," ujarnya.
Sebab itu, apabila masih ada kekurangan pemerintahd aerah bisa melakukan evaluasi bersama sesuai konstitusi. Disisi lain, berdasarkan kajian Bappenas juga kajian intermal yang dilakukan pemerintah daerah Papua jika kemudian anggaran otsus berhenti, maka akan mengganggu kapasitas fiskal dua provinsi di Papua, mencapai 60 persen.
Selama ini, dana Otsus sudah cukup membantu dan bermanfaat untuk pendidikan kesehatan infrastruktur dan afirmasi atas orang asli Papua dimana melalui dana otsus juga digunakan membiayai Majelis Rakyat Papua. Sehingga, ia mengajak, semua pihak di Papua, untuk benar-benar mengkaji, agar tidak ada salah persepsi. "Kebijakan dalam penyelenggaran ada yang berhasil dan tidak, yang berhasil ditingkatkan kalau tidak berhasil perbaiki koreksi, cara memandang otsus harus dengan cermat, benar benar mengkaji segala konsekuensi," ucapnya.
Sementara itu, Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano mengatakan dana otsus telah membantu penyelenggaraan pemerintah daerah terutama di sektor yang berkaitan peningkatan sumber daya manusia. Berkat dana otsus, pembangunan Jayapura juga lebih bergerak dengan ditandai perbaikan infrastruktur, juga kenaikan capaian indeks pembangunan manusia dan angka harapan hidup yang terus membaik, dari tahun ke tahun. "Perjalanan otsus selama 19 tahun sejak 2002, saya katakan ada kemajuan dari berbagai aspek dibanding masa sebelum otsus. Meskipun belum memenuhi harapan semua kalangan, karena ada faktor penghambat dari internal eksternal," ucapnya.
Menurut dia, implementasi otsus di Jayapura sudah berhasil dan Otsus perlu berlanjut, karena tingkat ketergantungan pada fiskal otsus cukup besar. Apalagi berkat dana otsus, pemerintah Jayapura bisa menyekolahkan anak-anak ke luar negeri. Di samping itu dana otsus juga telah memajukan orang Papua, perbaikan infrastrutur, kesehatan. Sebab itu, dana otsus ke depan harus benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Papua.
"Otsus yang dijalankan pun juga merupakan penjabaran dari konstitusi," ujar Tenaga Ahli Kelembagaan Desk Papua Bappenas Moksen Idris Sirfefa, di Jakarta, Selasa (29/9/2020).
Menurut dia otsus merupakan keputusan politik antara Papua dan Pemerintah Indonesia yang sama-sama saling menguntungkan dengan diterapkan secara rasional, moderat, demokratis, sebagai bagian jalan tengah. "Jika pun ada kekurangan, maka kedua belah pihak bisa duduk bersama," kata dia.
Saat ini ada pemahaman keliru, seolah-olah otsus akan berakhir pada 2021 padahal akan terus dilanjutkan dan diperbaiki demi kesejahteraan masyarakat Papua. Kesalahpahaman terhadap Otsus juga karena hanya dinilai dari segi uang atau anggaran saja. "Otsus tak hanya soal uang, ada banyak hal terkait, mulai kelembagaan, kewenangan, sumber daya manusia, banyak hal, dan itu semua untuk Papua," ujarnya.
Sebab itu, apabila masih ada kekurangan pemerintahd aerah bisa melakukan evaluasi bersama sesuai konstitusi. Disisi lain, berdasarkan kajian Bappenas juga kajian intermal yang dilakukan pemerintah daerah Papua jika kemudian anggaran otsus berhenti, maka akan mengganggu kapasitas fiskal dua provinsi di Papua, mencapai 60 persen.
Selama ini, dana Otsus sudah cukup membantu dan bermanfaat untuk pendidikan kesehatan infrastruktur dan afirmasi atas orang asli Papua dimana melalui dana otsus juga digunakan membiayai Majelis Rakyat Papua. Sehingga, ia mengajak, semua pihak di Papua, untuk benar-benar mengkaji, agar tidak ada salah persepsi. "Kebijakan dalam penyelenggaran ada yang berhasil dan tidak, yang berhasil ditingkatkan kalau tidak berhasil perbaiki koreksi, cara memandang otsus harus dengan cermat, benar benar mengkaji segala konsekuensi," ucapnya.
Sementara itu, Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano mengatakan dana otsus telah membantu penyelenggaraan pemerintah daerah terutama di sektor yang berkaitan peningkatan sumber daya manusia. Berkat dana otsus, pembangunan Jayapura juga lebih bergerak dengan ditandai perbaikan infrastruktur, juga kenaikan capaian indeks pembangunan manusia dan angka harapan hidup yang terus membaik, dari tahun ke tahun. "Perjalanan otsus selama 19 tahun sejak 2002, saya katakan ada kemajuan dari berbagai aspek dibanding masa sebelum otsus. Meskipun belum memenuhi harapan semua kalangan, karena ada faktor penghambat dari internal eksternal," ucapnya.
Menurut dia, implementasi otsus di Jayapura sudah berhasil dan Otsus perlu berlanjut, karena tingkat ketergantungan pada fiskal otsus cukup besar. Apalagi berkat dana otsus, pemerintah Jayapura bisa menyekolahkan anak-anak ke luar negeri. Di samping itu dana otsus juga telah memajukan orang Papua, perbaikan infrastrutur, kesehatan. Sebab itu, dana otsus ke depan harus benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Papua.
tulis komentar anda