APBN 2021 Dianggap Terlampau Optimistis
Kamis, 01 Oktober 2020 - 06:35 WIB
Kedua, yaitu ketersediaan vaksin. Dia mengatakan bahwa timeline ketersediaan vaksin dapat mengurangi ketidakpastian yang masih tinggi saat ini. Ketiga, pemulihan ekonomi juga akan tetap didorong baik dari sisi permintaan dan pasokan.
Dari sisi permintaan, kata dia, pemerintah tetap akan mengucurkan bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli, khususnya kepada masyarakat kelas bawah dan menengah yang jumlahnya mencapai 40% dari total jumlah masyarakat Indonesia. Adapun dari sisi pasokan, pemerintah akan tetap memberikan bantuan pajak, penempatan dana di perbankan, dan penjaminan kredit.
"Dengan demikian penjaminan dan penempatan dana bisa menjadi katalis bagi permintaan terhadap kredit modal kerja," tandasnya. (Baca juga: RUU Kejaksaan Dinilai Ingin Jadikan Jaksa Superbody)
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5% di 2021 akan sulit tercapai. Menurut dia, asumsi pertumbuhan pemerintah terlampau optimistis karena tidak berdasarkan pada indikator yang ada.
“Resesi ekonomi masih bisa berlanjut hingga 2021 ketika penanganan pandemi belum optimal," kata Bhima kemarin.
Dia menambahkan, selama kasus positif masih terus meningkat, maka konsumen akan menahan belanja. Sektor lainnya, seperti ekspor juga dinilai belum bisa dipastikan pulih ketika negara mitra dagang utama mengalami penurunan permintaannya.
"Dari sisi stimulus pemerintah 2021 lebih kecil dari 2020. padahal untuk bangkit ke angka positif dibutuhkan stimulus pemerintah yang lebih besar," katanya. (Baca juga: Pneumonia Butuh Penanganan Serius)
Bhima menilai terdapat ketidasinkronan antara asumsi pertumbuhan dengan strategi pemulihan ekonominya. Dia berpendapat, seharusnya tidak perlu berpikir dulu ekonomi 5%, tetapi yang harus dipikirkan pemerintah bagaimana resesi tidak berubah menjadi depresi ekonomi.
Dari sisi permintaan, kata dia, pemerintah tetap akan mengucurkan bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli, khususnya kepada masyarakat kelas bawah dan menengah yang jumlahnya mencapai 40% dari total jumlah masyarakat Indonesia. Adapun dari sisi pasokan, pemerintah akan tetap memberikan bantuan pajak, penempatan dana di perbankan, dan penjaminan kredit.
"Dengan demikian penjaminan dan penempatan dana bisa menjadi katalis bagi permintaan terhadap kredit modal kerja," tandasnya. (Baca juga: RUU Kejaksaan Dinilai Ingin Jadikan Jaksa Superbody)
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5% di 2021 akan sulit tercapai. Menurut dia, asumsi pertumbuhan pemerintah terlampau optimistis karena tidak berdasarkan pada indikator yang ada.
“Resesi ekonomi masih bisa berlanjut hingga 2021 ketika penanganan pandemi belum optimal," kata Bhima kemarin.
Dia menambahkan, selama kasus positif masih terus meningkat, maka konsumen akan menahan belanja. Sektor lainnya, seperti ekspor juga dinilai belum bisa dipastikan pulih ketika negara mitra dagang utama mengalami penurunan permintaannya.
"Dari sisi stimulus pemerintah 2021 lebih kecil dari 2020. padahal untuk bangkit ke angka positif dibutuhkan stimulus pemerintah yang lebih besar," katanya. (Baca juga: Pneumonia Butuh Penanganan Serius)
Bhima menilai terdapat ketidasinkronan antara asumsi pertumbuhan dengan strategi pemulihan ekonominya. Dia berpendapat, seharusnya tidak perlu berpikir dulu ekonomi 5%, tetapi yang harus dipikirkan pemerintah bagaimana resesi tidak berubah menjadi depresi ekonomi.
Lihat Juga :