Nasib PT Pupuk Indonesia: Diminta Jaga Ketersediaan Pupuk, tapi Piutangnya Rp11T Belum Dibayar Pemerintah
Selasa, 06 Oktober 2020 - 06:30 WIB
Pembahasan kelangkaan pupuk masih menjadi isu yang dikeluhkan para petani. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan, pupuk adalah salah satu faktor yang berperan penting dalam peningkatan produktivitas pertanian. Oleh sebab itu, pemerintah selalu mengalokasikan anggaran yang besar untuk subisidi pupuk agar petani mendapatkan pupuk berkualitas.
"Namun demikian, kebijakan itu belum bisa menjamin ketersediaan pupuk yang memadai, permasalah ketersediaan dan tepat waktu, selalu muncul menjadi salah satu topik yang selalu dikritisi dan dibahas oleh Komisi IV DPR RI," ungkap Dedi. ( Baca juga:Bar Karaoke Kanada Izinkan Pengunjung Bernyanyi dalam Shower )
Selain itu, masih terdapat persoalan berulang dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Di antaranya kelangkaan pasokan, lonjakan harga bahan baku hingga penyalurannya yang kurang tepat sasaran.
Ppemerintah melalui Kementan bekerja sama dengan bank Himbara masih terkendala di kalangan petani melalui pemanfaatan kartu tani, karena dominan para petani masih membutuhkan pemahaman teknologi mengenai kartu tani sebagai syarat mendapat pupuk bersubsidi.
"Namun demikian, kebijakan itu belum bisa menjamin ketersediaan pupuk yang memadai, permasalah ketersediaan dan tepat waktu, selalu muncul menjadi salah satu topik yang selalu dikritisi dan dibahas oleh Komisi IV DPR RI," ungkap Dedi. ( Baca juga:Bar Karaoke Kanada Izinkan Pengunjung Bernyanyi dalam Shower )
Selain itu, masih terdapat persoalan berulang dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Di antaranya kelangkaan pasokan, lonjakan harga bahan baku hingga penyalurannya yang kurang tepat sasaran.
Ppemerintah melalui Kementan bekerja sama dengan bank Himbara masih terkendala di kalangan petani melalui pemanfaatan kartu tani, karena dominan para petani masih membutuhkan pemahaman teknologi mengenai kartu tani sebagai syarat mendapat pupuk bersubsidi.
(uka)
Lihat Juga :