Ini Dia Catatan Ciamik Komisi IV Soal Pupuk Bersubsidi
Selasa, 06 Oktober 2020 - 08:09 WIB
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Komisi IV DPR RI menyampaikan sejumlah catatan mengenai penyaluran pupuk bersubsidi usai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pupuk Indonesia .
Komisi IV DPR RI mengusulkan kepada pemerintah mengenai alternatif pola penyaluran pupuk bersubisidi, yaitu subsidi langsung dan subsidi harga. Untuk subsidi langsung, dengan mekanisme langsung masuk ke rekening petani. Sedangkan subsidi harga, dengan mekanisme pemberian subsidi di hilir guna menjaga harga agar menguntungkan petani.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan, Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan kajian terhadap kedua usulan alternatif pola penyaluran pupuk bersubsidi tersebut, untuk mencari solusi pola subsidi yang paling efektif dan efisien serta menjamin subsidi yang diterima petani tepat guna dan tepat sasaran. ( Baca juga:BTN Luncurkan KPR Patriot Khusus TNI )
"Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk menghitung ulang kebutuhan dan komposisi pupuk bersubsidi mengingat jumlah pupuk bersubsidi selalu meningkat, tidak sebanding dengan luas areal pertanaman yang menurun dan indeks pertanaman yang rendah," katanya secara virtual di Jakarta, Senin (5/10/2020).
Komisi IV juga mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Antara lain terkait perbaikan data spasial lahan, data luas lahan, serta validasi data jumlah petani yang berhak menerima bantuan pupuk bersubsidi, sebagai acuan penentuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan komposisi pemberian pupuk bersubsidi.
Selain itu, Komisi IV DPR RI meminta pemerintah agar meningkatkan efektivitas pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kinerja serta keanggotaan Tim Pengawas Pupuk di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten sehingga alokasi penggunaannya tepat sasaran.
Komisi IV DPR RI mengusulkan kepada pemerintah mengenai alternatif pola penyaluran pupuk bersubisidi, yaitu subsidi langsung dan subsidi harga. Untuk subsidi langsung, dengan mekanisme langsung masuk ke rekening petani. Sedangkan subsidi harga, dengan mekanisme pemberian subsidi di hilir guna menjaga harga agar menguntungkan petani.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan, Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan kajian terhadap kedua usulan alternatif pola penyaluran pupuk bersubsidi tersebut, untuk mencari solusi pola subsidi yang paling efektif dan efisien serta menjamin subsidi yang diterima petani tepat guna dan tepat sasaran. ( Baca juga:BTN Luncurkan KPR Patriot Khusus TNI )
"Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk menghitung ulang kebutuhan dan komposisi pupuk bersubsidi mengingat jumlah pupuk bersubsidi selalu meningkat, tidak sebanding dengan luas areal pertanaman yang menurun dan indeks pertanaman yang rendah," katanya secara virtual di Jakarta, Senin (5/10/2020).
Komisi IV juga mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Antara lain terkait perbaikan data spasial lahan, data luas lahan, serta validasi data jumlah petani yang berhak menerima bantuan pupuk bersubsidi, sebagai acuan penentuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan komposisi pemberian pupuk bersubsidi.
Selain itu, Komisi IV DPR RI meminta pemerintah agar meningkatkan efektivitas pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kinerja serta keanggotaan Tim Pengawas Pupuk di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten sehingga alokasi penggunaannya tepat sasaran.
Lihat Juga :