Kebal dari Serangan Covid-19, Saatnya Berpaling ke Sektor Pertanian
Rabu, 07 Oktober 2020 - 08:01 WIB
Jokowi meminta agar ekosistem bisnis korporasi petani dan nelayan dibuat terpadu. BUMN, BUMD, dan swasta besar tidak sebatas pengambil hasil panen, tetapi juga mendampingi korporasi petani.
“Kita perlu membangun sebuah model bisnis dengan ekosistem yang bisa di-link-an dan disambungkan mungkin dengan BUMN dan swasta besar,” kata Jokowi.
Sebagai awal, Jokowi meminta jajarannya untuk fokus membangun satu atau dua model bisnis korporasi petani atau nelayan di sebuah provinsi. Dari model percontohan tersebut diharapkan bisa dijadikan benchmarking bagi wilayah lain.
“Belajar dari pengalaman, saya yakin akan banyak kelompok tani dan nelayan lain yang mau meng-copy dan meniru kalau melihat ada contoh korporasi petani dan nelayan yang dilihat berhasil dan bisa menyejahterakan,” ujarnya. (Baca juga: Bentengi Tubuh dari Covid-19 dengan Olahraga)
Guna mendukung terealisasinya korporasi petani sebagaimana harapan Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) digunakan untuk meningkatkan skala bisnis petani dari produksi hingga ke pascapanen.
“KUR juga perlu didorong agar dalam pengembangan skala ekonomi yang lebih luas, petani mampu membeli, contohnya, rice milling unit (mesin penggiling padi) yang bisa dikerjakan langsung ataupun juga bisa dibuatkan ekosistem petani dan nelayan,” kata Airlangga, dalam konferensi pers daring seusai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, kemarin.
Peningkatan skala bisnis petani merupakan tujuan untuk pembentukan kegiatan ekonomi seperti korporasi oleh para petani. Airlangga mengatakan, KUR juga dapat menambah permodalan petani agar memperluas jangkauan pemasaran produk pertaniannya. (Baca juga: Cek di Sini! Aturan Jam Kerja Baru dalam Omnibus Law)
“Kita perlu membangun sebuah model bisnis dengan ekosistem yang bisa di-link-an dan disambungkan mungkin dengan BUMN dan swasta besar,” kata Jokowi.
Sebagai awal, Jokowi meminta jajarannya untuk fokus membangun satu atau dua model bisnis korporasi petani atau nelayan di sebuah provinsi. Dari model percontohan tersebut diharapkan bisa dijadikan benchmarking bagi wilayah lain.
“Belajar dari pengalaman, saya yakin akan banyak kelompok tani dan nelayan lain yang mau meng-copy dan meniru kalau melihat ada contoh korporasi petani dan nelayan yang dilihat berhasil dan bisa menyejahterakan,” ujarnya. (Baca juga: Bentengi Tubuh dari Covid-19 dengan Olahraga)
Guna mendukung terealisasinya korporasi petani sebagaimana harapan Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) digunakan untuk meningkatkan skala bisnis petani dari produksi hingga ke pascapanen.
“KUR juga perlu didorong agar dalam pengembangan skala ekonomi yang lebih luas, petani mampu membeli, contohnya, rice milling unit (mesin penggiling padi) yang bisa dikerjakan langsung ataupun juga bisa dibuatkan ekosistem petani dan nelayan,” kata Airlangga, dalam konferensi pers daring seusai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, kemarin.
Peningkatan skala bisnis petani merupakan tujuan untuk pembentukan kegiatan ekonomi seperti korporasi oleh para petani. Airlangga mengatakan, KUR juga dapat menambah permodalan petani agar memperluas jangkauan pemasaran produk pertaniannya. (Baca juga: Cek di Sini! Aturan Jam Kerja Baru dalam Omnibus Law)
Lihat Juga :