Teten Masduki: Omnibus Law Cipta Kerja Bikin UMKM Tahan Banting
Selasa, 20 Oktober 2020 - 05:00 WIB
Menkop UKM Teten Masduki. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memastikan lahirnya UU Omnibus Law Cipta Kerja akan mendorong ekosistem digitalisasi UMKM lebih cepat dan tangguh serta mendorong lahirnya usaha-usaha baru berkelanjutan yang berdaya saing. Pasalnya beleid tersebut mencakup kemudahan perizinan, akses rantai pasok, pengembangan usaha, pembiayaan, akses pasar dan dukungan produksi, serta kemudahan pembentukan dan pengelolaan koperasi.
"Lahirnya UU Cipta Kerja dimaksudkan untuk menjawab masalah utama UMKM dan Koperasi untuk tumbuh besar. Daya lenting yang baik akan memperkuat sebuah usaha dan menjadikannya lebih siap menghadapi guncangan, seperti pandemi Covid-19 sekarang ini," ujar Teten di acara Festival Ide Bisnis secara daring, Senin (19/10/2020).
Menurut dia hampir seluruh sektor ekonomi melakukan transformasi digital merespons pandemi Covid-19. Bahkan diproyeksikan ekonomi digital RI akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada 2025 sehingga UMKM perlu segera masuk ke dalam ekosistem digital. "Peluang UMKM untuk berkembang saat ini didukung oleh berbagai program yang terintegrasi dari hulu dan hilir," kata dia.
Dari sisi hulu stimulus diberikan berupa subsidi bunga KUR dan non KUR insentif pajak tambahan modal kerja kepada koperasi melalui LPDB dengan total alokasi anggaran sebesar Rp123,46 triliun. Di luar itu, pemerintah juga menyiapkan Banpres produktif untuk usaha mikro berupa hibah Rp2,4 juta untuk 12 juta pelaku usaha mikro yang unbankable. Sampai 12 Oktober 2020, Banpres produktif telah tersalur ke 9,1 juta usaha mikro dengan nilai sekitar Rp21,86 triliun.
"Untuk menghubungkan sisi hulu dan hilir, pemerintah memberikan pendampingan dan pelatihan UMKM guna meningkatkan kualitas SDM dan produk UMKM," kata Teten lagi.
Pelatihan dilakukan melalui edukukm.id (program e-learning atau pelatihan daring secara gratis), dan Program Kakak Asuh UMKM (pelatihan khusus UMKM agar menjadi digital marketers, khususnya di e-commerce). Di sisi hilir, pemerintah membuka akses pasar produk KUMKM. Di antaranya, belanja pemerintah untuk produk UMKM melalui Laman UMKM dan Bela Pengadaan dengan potensi mencapai Rp321 triliun. Juga kerja sama KemenkopUKM dengan Kementerian BUMN untuk menyerap produk UMKM melalui belanja barang dan jasa BUMN dengan nilai di bawah Rp14 miliar.
Tak ketinggalan adalah onboarding UMKM, salah satunya melalui katalog digital/ e-brochure. Sebelum pandemi, UMKM diprediksi akan menciptakan 600 juta lapangan kerja baru di seluruh dunia pada 2030. "Kita di Indonesia tantangannya tidak mudah. Sebab rasio kewirausahaan kita yang masih rendah, yaitu berkisar 3,47%, masih jauh di bawah Singapura (8,76 %), Malaysia, bahkan Thailand," ujar Teten.
Untuk itu, Teten menekankan perlu kerja sama berbagai pihak untuk mewujudkan target tersebut. Termasuk di dalamnya peran anak muda dalam menciptakan usaha baru dan mengembangkan UMKM. Melalui Festival Ide Bisnis, MenkopUKM mengajak semuanya untuk menjadikan UMKM Indonesia sebagai sektor yang mampu bertahan dan hadir sebagai pahlawan ekonomi yang mampu mendongkrak kembali pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Saya berharap, Festival Ide Bisnis dapat meningkatkan rasio kewirausahaan kita," pungkasnya.
"Lahirnya UU Cipta Kerja dimaksudkan untuk menjawab masalah utama UMKM dan Koperasi untuk tumbuh besar. Daya lenting yang baik akan memperkuat sebuah usaha dan menjadikannya lebih siap menghadapi guncangan, seperti pandemi Covid-19 sekarang ini," ujar Teten di acara Festival Ide Bisnis secara daring, Senin (19/10/2020).
Menurut dia hampir seluruh sektor ekonomi melakukan transformasi digital merespons pandemi Covid-19. Bahkan diproyeksikan ekonomi digital RI akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada 2025 sehingga UMKM perlu segera masuk ke dalam ekosistem digital. "Peluang UMKM untuk berkembang saat ini didukung oleh berbagai program yang terintegrasi dari hulu dan hilir," kata dia.
Dari sisi hulu stimulus diberikan berupa subsidi bunga KUR dan non KUR insentif pajak tambahan modal kerja kepada koperasi melalui LPDB dengan total alokasi anggaran sebesar Rp123,46 triliun. Di luar itu, pemerintah juga menyiapkan Banpres produktif untuk usaha mikro berupa hibah Rp2,4 juta untuk 12 juta pelaku usaha mikro yang unbankable. Sampai 12 Oktober 2020, Banpres produktif telah tersalur ke 9,1 juta usaha mikro dengan nilai sekitar Rp21,86 triliun.
"Untuk menghubungkan sisi hulu dan hilir, pemerintah memberikan pendampingan dan pelatihan UMKM guna meningkatkan kualitas SDM dan produk UMKM," kata Teten lagi.
Pelatihan dilakukan melalui edukukm.id (program e-learning atau pelatihan daring secara gratis), dan Program Kakak Asuh UMKM (pelatihan khusus UMKM agar menjadi digital marketers, khususnya di e-commerce). Di sisi hilir, pemerintah membuka akses pasar produk KUMKM. Di antaranya, belanja pemerintah untuk produk UMKM melalui Laman UMKM dan Bela Pengadaan dengan potensi mencapai Rp321 triliun. Juga kerja sama KemenkopUKM dengan Kementerian BUMN untuk menyerap produk UMKM melalui belanja barang dan jasa BUMN dengan nilai di bawah Rp14 miliar.
Tak ketinggalan adalah onboarding UMKM, salah satunya melalui katalog digital/ e-brochure. Sebelum pandemi, UMKM diprediksi akan menciptakan 600 juta lapangan kerja baru di seluruh dunia pada 2030. "Kita di Indonesia tantangannya tidak mudah. Sebab rasio kewirausahaan kita yang masih rendah, yaitu berkisar 3,47%, masih jauh di bawah Singapura (8,76 %), Malaysia, bahkan Thailand," ujar Teten.
Untuk itu, Teten menekankan perlu kerja sama berbagai pihak untuk mewujudkan target tersebut. Termasuk di dalamnya peran anak muda dalam menciptakan usaha baru dan mengembangkan UMKM. Melalui Festival Ide Bisnis, MenkopUKM mengajak semuanya untuk menjadikan UMKM Indonesia sebagai sektor yang mampu bertahan dan hadir sebagai pahlawan ekonomi yang mampu mendongkrak kembali pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Saya berharap, Festival Ide Bisnis dapat meningkatkan rasio kewirausahaan kita," pungkasnya.
(nng)
Lihat Juga :
tulis komentar anda