APBD Rp252 Triliun Ndekem di Bank, Tito: Bunganya Dikekep Pengusaha
Kamis, 22 Oktober 2020 - 22:57 WIB
Baca Juga: Harga Sembako Naik Sana Sini, Tito Sebut Ada Mafia Pangan
Pemerintah daerah bisa dinilai oleh pengusaha dalam menjalankan program dari dana APBD. Hal ini tidak sinkron dengan kebijakan di pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan total dana pemerintah provinsi yang disimpan di perbankan sebesar Rp76 triliun. Sementara, dana pemerintah kabupaten/kota mencapai Rp167 triliun. "Mohon kepala daerah tidak cari aman, tapi gimana betul-betul dana yang ada dibuat program yang memang diperlukan di masa krisis pandemi Covid-19," bebernya.
Baca Juga: Dianggap Nggak Penting, Jokowi Diminta Bubarkan Kementeriannya Luhut
Dia menambahkan kepala daerah untuk segera merealisasikan belanjanya. Sebab, penyerapan belanja di APBD sejauh ini masih rendah, yakni 51,83%. "Ini sudah Oktober, tinggal dua bulan setengah, tapi biasanya dua minggu terakhir Desember tidak ada belanja. Artinya, hanya tingal dua bulan tapi belanja baru 51%," jelasnya.
Pemerintah daerah bisa dinilai oleh pengusaha dalam menjalankan program dari dana APBD. Hal ini tidak sinkron dengan kebijakan di pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan total dana pemerintah provinsi yang disimpan di perbankan sebesar Rp76 triliun. Sementara, dana pemerintah kabupaten/kota mencapai Rp167 triliun. "Mohon kepala daerah tidak cari aman, tapi gimana betul-betul dana yang ada dibuat program yang memang diperlukan di masa krisis pandemi Covid-19," bebernya.
Baca Juga: Dianggap Nggak Penting, Jokowi Diminta Bubarkan Kementeriannya Luhut
Dia menambahkan kepala daerah untuk segera merealisasikan belanjanya. Sebab, penyerapan belanja di APBD sejauh ini masih rendah, yakni 51,83%. "Ini sudah Oktober, tinggal dua bulan setengah, tapi biasanya dua minggu terakhir Desember tidak ada belanja. Artinya, hanya tingal dua bulan tapi belanja baru 51%," jelasnya.
(nng)
Lihat Juga :