Jaga Urusan Perut dan Inflasi, Menko Airlangga Pastikan Cadangan Beras Aman
Jum'at, 23 Oktober 2020 - 09:25 WIB
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan, pemerintah menjamin pemenuhan kebutuhan logistik daerah yang terpapar covid-19. Lebih lanjut terang dia, pemerintah pusat dan daerah terus mendorong stimulus ekonomi melalui berbagai jenis bantuan sosial (bansos) untuk tetap menjaga daya beli masyarakat.
"Pada aspek ketersediaan pasokan, pemerintah menjamin pemenuhan kebutuhan logistik daerah yang terpapar covid-19, di samping juga terus menjaga Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tetap aman bagi kebutuhan masyarakat sehingga tidak akan terjadi gejolak harga," kata Airlangga di Jakarta, Jumat (23/10/2020).
(Baca Juga: Asia Lumbung Beras Dunia, Ternyata Indonesia Urutan Ketiga )
Dia pun menyampaikan, beberapa capaian penting pengendalian inflasi di 2019, serta tantangan pengendalian inflasi ke depan, utamanya di masa pandemi dan pascapandemi Covid-19.
“Sebelumnya, kita telah berhasil menjaga level inflasi selama lima tahun terakhir pada kisaran 3,0% dan terjaga dalam sasaran nasional dengan laju inflasi pada 2019 sebesar 2,72% (year on year/yoy), lebih rendah daripada 2018 sebesar 3,13% (yoy). Namun, realisasi inflasi pada September 2020 masih menunjukkan perlambatan 1,42% (yoy), sejalan dengan permintaan domestik yang masih lemah di tengah pandemi covid-19,” ujarnya.
Inflasi yang rendah ini dipengaruhi turunnya inflasi inti, akibat permintaan domestik yang masih lemah. Inflasi komponen volatile food yang masih rendah dipengaruhi berlanjutnya penurunan harga bahan pangan seiring pasokan yang terjaga dan minimnya ganguan distribusi.
"Sementara, komponen administered prices melambat terutama didorong berlanjutnya penurunan tarif angkutan udara dan kebijakan energi yang akomodatif," katanya.
(Baca Juga: Belum Juga Ditanam, Mentan Sudah Mikir Penjualan Beras dari Lumbung Pangan )
Menko Airlangga menyampaikan bahwa refocusing kebijakan TPIP dan TPID pada tahun ini telah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, tak hanya mengupayakan agar realisasi inflasi 2020 tetap pada kisaran sasaran, tetapi juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
Kegiatan TPIP dan TPID tersebut diarahkan guna memperbaiki daya beli masyarakat, memastikan produktivitas pangan tetap terjaga, meningkatkan penyerapan produk pangan, dan menjaga kelancaran distribusi produk pangan.
“Kami juga sangat mengharapkan inovasi dan terobosan para Kepala Daerah agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terealisasi lebih cepat, sehingga dapat menahan kontraksi lebih dalam pada kuartal 4-2020 mendatang,” tambahnya.
Untuk itu, TPIP dan TPID perlu mengembangkan berbagai kegiatan dan inovasi pengendalian inflasi dalam kerangka kebijakan 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang efektif.
"Pada aspek ketersediaan pasokan, pemerintah menjamin pemenuhan kebutuhan logistik daerah yang terpapar covid-19, di samping juga terus menjaga Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tetap aman bagi kebutuhan masyarakat sehingga tidak akan terjadi gejolak harga," kata Airlangga di Jakarta, Jumat (23/10/2020).
(Baca Juga: Asia Lumbung Beras Dunia, Ternyata Indonesia Urutan Ketiga )
Dia pun menyampaikan, beberapa capaian penting pengendalian inflasi di 2019, serta tantangan pengendalian inflasi ke depan, utamanya di masa pandemi dan pascapandemi Covid-19.
“Sebelumnya, kita telah berhasil menjaga level inflasi selama lima tahun terakhir pada kisaran 3,0% dan terjaga dalam sasaran nasional dengan laju inflasi pada 2019 sebesar 2,72% (year on year/yoy), lebih rendah daripada 2018 sebesar 3,13% (yoy). Namun, realisasi inflasi pada September 2020 masih menunjukkan perlambatan 1,42% (yoy), sejalan dengan permintaan domestik yang masih lemah di tengah pandemi covid-19,” ujarnya.
Inflasi yang rendah ini dipengaruhi turunnya inflasi inti, akibat permintaan domestik yang masih lemah. Inflasi komponen volatile food yang masih rendah dipengaruhi berlanjutnya penurunan harga bahan pangan seiring pasokan yang terjaga dan minimnya ganguan distribusi.
"Sementara, komponen administered prices melambat terutama didorong berlanjutnya penurunan tarif angkutan udara dan kebijakan energi yang akomodatif," katanya.
(Baca Juga: Belum Juga Ditanam, Mentan Sudah Mikir Penjualan Beras dari Lumbung Pangan )
Menko Airlangga menyampaikan bahwa refocusing kebijakan TPIP dan TPID pada tahun ini telah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, tak hanya mengupayakan agar realisasi inflasi 2020 tetap pada kisaran sasaran, tetapi juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
Kegiatan TPIP dan TPID tersebut diarahkan guna memperbaiki daya beli masyarakat, memastikan produktivitas pangan tetap terjaga, meningkatkan penyerapan produk pangan, dan menjaga kelancaran distribusi produk pangan.
“Kami juga sangat mengharapkan inovasi dan terobosan para Kepala Daerah agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terealisasi lebih cepat, sehingga dapat menahan kontraksi lebih dalam pada kuartal 4-2020 mendatang,” tambahnya.
Untuk itu, TPIP dan TPID perlu mengembangkan berbagai kegiatan dan inovasi pengendalian inflasi dalam kerangka kebijakan 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang efektif.
(akr)
tulis komentar anda