Jurus Sakti Ma'ruf Amin, Bangkitkan UMKM dari Mati Suri
Selasa, 17 November 2020 - 18:30 WIB
Wakil Presiden RI Maruf Amin. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Pemerintah terus berupaya membantu para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bangkit dari mati suri akibat pandemi. Mengingat para pelaku UMKM menjadi salah tulang punggung bagi perekonomian negara.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, pengembangan UMKM sangat penting untuk menyerap tenaga kerja dalam negeri. Bagiamana tidak, usaha UMKM menyerap tenaga kerja hampir 75% dari seluruh angkatan kerja. “Pengembangan UMKM menjadi sangat penting sebagai upaya kita untuk mengurangi kesenjangan,” ujar Ma'ruf Amin dalam acara Baitul Al-Maal Wa Al-Tamil (BMT) Summit 2020 secara virtual, Senin (16/11/2020).
Menurut Ma’ruf, saat ini momen yang tepat untuk menggelorakan lagi UMKM. Apalagi pemerintah juga menggelontorkan banyak sekali insentif kepada para pelaku umkm. Menurut Ma’ruf, dalam pandangannya terdapat dua hal yang membuat saat ini merupakan momen yang tepat untuk merealisasikan segenap potensi usaha mikro kecil. Pertama, menurutnya, pemerintah sedang berupaya keras untuk membangkitkan perekonomian yang telah mulai menunjukkan adanya pemulihan.
“Pemerintah pada tahun ini mengalokasikan dana sebesar Rp 695,2 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari jumlah tersebut, sekitar Rp350 triliun atau lebih dari 50% dialokasikan untuk menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat dan UMK. Selain itu juga diberikan berbagai insentif lainnya, termasuk keringanan pajak yang jumlahnya lebih dari Rp100 tiliun,” jelasnya.
Menurut Wapres, prioritas dan keberpihakan yang diberikan pemerintah kepada usaha mikro dan kecil, termasuk usaha mikro yang berbasis keluarga adalah dalam rangka untuk menangani kelesuan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang berlangsung saat ini.
“Keberpihakan tersebut juga ditunjukkan dengan diluncurkannya Program Bantuan Produktif untuk pelaku usaha mikro oleh Bapak Presiden pertengahan bulan Agustus yang lalu. Program pemberian bantuan secara langsung kepada usaha mikro ini merupakan program yang pertama kalinya dilaksanakan oleh pemerintah,” jelasnya.
Kedua lanjut Ma’ruf, pemerintah saat ini memiliki kemauan politik yang sangat tinggi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Sebagaimana kita ketahui, dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang dipimpin langsung oleh Presiden dan saya, selaku ketua harian. “Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah difokuskan kepada 4 (empat) hal yaitu pengembangan Industri Produk Halal, Pengembangan Industri Keuangan Syariah, Pengembangan Dana Sosial Syariah, dan Pengembangan dan perluasan kegiatan usaha Syariah,” kata dia.
Ke empat fokus upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di atas, tuturnya, sangatlah erat kaitannya dengan pengembangan Usaha mikro, kecil, dan menengah. Secara langsung atau tidak, suksesnya pelaksanaan empat fokus tersebut akan menghasilkan usaha mikro dan kecil termasuk BMT yang tangguh dan memiliki daya saing. “Sebagai ketua harian KNEKS, saya akan memastikan seluruh Kementerian dan Lembaga untuk melaksanakan berbagai upaya tersebut,” tegasnya.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, pengembangan UMKM sangat penting untuk menyerap tenaga kerja dalam negeri. Bagiamana tidak, usaha UMKM menyerap tenaga kerja hampir 75% dari seluruh angkatan kerja. “Pengembangan UMKM menjadi sangat penting sebagai upaya kita untuk mengurangi kesenjangan,” ujar Ma'ruf Amin dalam acara Baitul Al-Maal Wa Al-Tamil (BMT) Summit 2020 secara virtual, Senin (16/11/2020).
Menurut Ma’ruf, saat ini momen yang tepat untuk menggelorakan lagi UMKM. Apalagi pemerintah juga menggelontorkan banyak sekali insentif kepada para pelaku umkm. Menurut Ma’ruf, dalam pandangannya terdapat dua hal yang membuat saat ini merupakan momen yang tepat untuk merealisasikan segenap potensi usaha mikro kecil. Pertama, menurutnya, pemerintah sedang berupaya keras untuk membangkitkan perekonomian yang telah mulai menunjukkan adanya pemulihan.
“Pemerintah pada tahun ini mengalokasikan dana sebesar Rp 695,2 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari jumlah tersebut, sekitar Rp350 triliun atau lebih dari 50% dialokasikan untuk menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat dan UMK. Selain itu juga diberikan berbagai insentif lainnya, termasuk keringanan pajak yang jumlahnya lebih dari Rp100 tiliun,” jelasnya.
Menurut Wapres, prioritas dan keberpihakan yang diberikan pemerintah kepada usaha mikro dan kecil, termasuk usaha mikro yang berbasis keluarga adalah dalam rangka untuk menangani kelesuan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang berlangsung saat ini.
“Keberpihakan tersebut juga ditunjukkan dengan diluncurkannya Program Bantuan Produktif untuk pelaku usaha mikro oleh Bapak Presiden pertengahan bulan Agustus yang lalu. Program pemberian bantuan secara langsung kepada usaha mikro ini merupakan program yang pertama kalinya dilaksanakan oleh pemerintah,” jelasnya.
Kedua lanjut Ma’ruf, pemerintah saat ini memiliki kemauan politik yang sangat tinggi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Sebagaimana kita ketahui, dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang dipimpin langsung oleh Presiden dan saya, selaku ketua harian. “Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah difokuskan kepada 4 (empat) hal yaitu pengembangan Industri Produk Halal, Pengembangan Industri Keuangan Syariah, Pengembangan Dana Sosial Syariah, dan Pengembangan dan perluasan kegiatan usaha Syariah,” kata dia.
Ke empat fokus upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di atas, tuturnya, sangatlah erat kaitannya dengan pengembangan Usaha mikro, kecil, dan menengah. Secara langsung atau tidak, suksesnya pelaksanaan empat fokus tersebut akan menghasilkan usaha mikro dan kecil termasuk BMT yang tangguh dan memiliki daya saing. “Sebagai ketua harian KNEKS, saya akan memastikan seluruh Kementerian dan Lembaga untuk melaksanakan berbagai upaya tersebut,” tegasnya.
(nng)
tulis komentar anda