Disuntik Rp37,38 Triliun, Kinerja BUMN Harus Moncer
Rabu, 18 November 2020 - 07:14 WIB
Pemerintah menyuntikan penyertaan modal negara (PMN) kepada delapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp37,38 triliun di 2021. Foto/dok
JAKARTA - Pemerintah menyuntikan penyertaan modal negara (PMN) kepada delapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp37,38 triliun di 2021. Anggaran tersebut diambil dari total pembiayaan investasi di tahun depan yang mencapai Rp169,05 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan suntikan modal ini diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional. “Kalau kita lihat dari sisi pembiayaan yang disalurkan dalam bentuk PMN di BUMN itu sebesar Rp37,38 triliun. Turun dari Rp51,13 triliun di 2020,” kata Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. (Baca: Niatkan Aktivitas Sehari-hari Bernilai Pahala)
Menurut Menkeu dana PMN tersebut akan disalurkan kepada delapan perusahaan pelat merah. Kedelapan BUMN tersebut yakni PT SMF (Persero) sebesar Rp2,25 triliun, yang akan digunakan untuk penyediaan dana murah jangka panjang kepada penyalur Kredit Kepemilikan Rumah-Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Kemudian, PT Hutama Karya (Persero) atau HK diberikan Rp6,2 triliun. Anggaran itu akan dialokasikan untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur Jalan Tol Sumatera (JTS) sebanyak tiga ruas tol. “Ini dikaitkan terutama peranan HK melaksanakan program pembangunan di Sumatera untuk highway dari utara ke selatan,” jelas dia.
Selanjutnya, PT PLN (Persero) akan mendapatkan suntikan Rp5 triliun. Di mana anggaran tersebut digunakan untuk infrastruktur ketenagalistrikan meliputi transmisi gardu induk dan distribusi listrik perdesaan.
Untuk PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) diberikan Rp470 miliar. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau PT BPUI (Persero) sebesar Rp20 triliun, PT Pelindo III (Persero) sebesar Rp1,2 triliun, PT PAL (Persero) Rp1,28 triliun, dan PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) Rp977 miliar. “Untuk kawasan Industri Wijayakusuma ini mendukung Kawasan Industri Terpadu (KIT) di Batang,” kata Menkeu. (Baca juga: Kemendikbud Pastikan Subsidi Upah Guru dan Dosen Disalurkan Bulan Ini)
Direktur Utama (Dirut) PT Hutama Karya (Persero) Budi Harto mengatakan penambahan PMN untuk HK di 2020 dan 2021 akan digunakan untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera. “Dana PMN ini akan digunakan untuk meningkatkan struktur permodalan perseroan dalam rangka melaksanakan penugasan pengusahaan jalan Tol Trans Sumatera,” ujar Budi.
Menurut Budi ada tujuh ruas JTS yang akan diselesaikan. Ketujuh ruas tersebut yakni ruas Pekanbaru-Dumai, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, Pekanbaru-Padang (seksi Pekanbaru-Pangkalan), Sp Indralaya-Muara Enim, Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu, dan ruas Sigli-Banda Aceh.
“Untuk manfaat dari sisi pemerintah, dengan penambahan PMN terhadap HK, diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan PDB dan meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera, serta memberikan kontribusi penerimaan kepada negara,” jelas Budi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan suntikan modal ini diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional. “Kalau kita lihat dari sisi pembiayaan yang disalurkan dalam bentuk PMN di BUMN itu sebesar Rp37,38 triliun. Turun dari Rp51,13 triliun di 2020,” kata Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. (Baca: Niatkan Aktivitas Sehari-hari Bernilai Pahala)
Menurut Menkeu dana PMN tersebut akan disalurkan kepada delapan perusahaan pelat merah. Kedelapan BUMN tersebut yakni PT SMF (Persero) sebesar Rp2,25 triliun, yang akan digunakan untuk penyediaan dana murah jangka panjang kepada penyalur Kredit Kepemilikan Rumah-Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Kemudian, PT Hutama Karya (Persero) atau HK diberikan Rp6,2 triliun. Anggaran itu akan dialokasikan untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur Jalan Tol Sumatera (JTS) sebanyak tiga ruas tol. “Ini dikaitkan terutama peranan HK melaksanakan program pembangunan di Sumatera untuk highway dari utara ke selatan,” jelas dia.
Selanjutnya, PT PLN (Persero) akan mendapatkan suntikan Rp5 triliun. Di mana anggaran tersebut digunakan untuk infrastruktur ketenagalistrikan meliputi transmisi gardu induk dan distribusi listrik perdesaan.
Untuk PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) diberikan Rp470 miliar. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau PT BPUI (Persero) sebesar Rp20 triliun, PT Pelindo III (Persero) sebesar Rp1,2 triliun, PT PAL (Persero) Rp1,28 triliun, dan PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) Rp977 miliar. “Untuk kawasan Industri Wijayakusuma ini mendukung Kawasan Industri Terpadu (KIT) di Batang,” kata Menkeu. (Baca juga: Kemendikbud Pastikan Subsidi Upah Guru dan Dosen Disalurkan Bulan Ini)
Direktur Utama (Dirut) PT Hutama Karya (Persero) Budi Harto mengatakan penambahan PMN untuk HK di 2020 dan 2021 akan digunakan untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera. “Dana PMN ini akan digunakan untuk meningkatkan struktur permodalan perseroan dalam rangka melaksanakan penugasan pengusahaan jalan Tol Trans Sumatera,” ujar Budi.
Menurut Budi ada tujuh ruas JTS yang akan diselesaikan. Ketujuh ruas tersebut yakni ruas Pekanbaru-Dumai, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, Pekanbaru-Padang (seksi Pekanbaru-Pangkalan), Sp Indralaya-Muara Enim, Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu, dan ruas Sigli-Banda Aceh.
“Untuk manfaat dari sisi pemerintah, dengan penambahan PMN terhadap HK, diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan PDB dan meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera, serta memberikan kontribusi penerimaan kepada negara,” jelas Budi.
Lihat Juga :
tulis komentar anda