Awas, Pemerintah Jangan Dikelabui Importer Berkedok Pelaku Industri
Rabu, 18 November 2020 - 14:43 WIB
Melihat kondisi kegelapan ekonomi yang tak tahu di mana ujungnya, Heru menyarankan, pemerintah mempelajari kebijakan yang diambil dari krisis sebelumnya. Tidak hanya dalam bentuk stimulus yang selama ini sudah dilakukan dan belum terasa efektifitasnya, pemerintah juga sebaiknya berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
(Baca juga:Industri HPTL Perlu Dukungan Pemerintah di Masa Pandemi)
“Pemerintah jangan sampai mengambil langkah sporadis dan membuka selebar-lebarnya pelaku industri yang totalitas hanya berorientasi impor, padahal tidak melakukan investasi apalagi kedalaman industri,” tegas Heru dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/11/2020).
Jangan sampai pemerintah terprovokasi oleh para elit politik, legislatif maupun pengamat agar membuka keran impor, dengan alasan penyelamatan ekonomi. Pemerintah harus menelisik lebih jauh alasan tersebut realistis atau sekadar untuk kepentingan sesaat para importir.
(Baca juga:Pengusaha Sebut Larangan Minuman Beralkohol Bikin Industri Wisata Tambah Susah)
Pemerintah harus menerima masukan tersebut dengan melihat sampai sejauhmana permintaan para importir atas nama industri benar adanya. Benarkah mereka memiliki produk dalam industri dengan tingkat impor bahan baku dan bahan penolong atau hanya industri terbungkus “kosmetik” yang sebenarnya hanya produsen produk impor terurai (CKD) berstempel SNI legal.
(Baca juga:Industri HPTL Perlu Dukungan Pemerintah di Masa Pandemi)
“Pemerintah jangan sampai mengambil langkah sporadis dan membuka selebar-lebarnya pelaku industri yang totalitas hanya berorientasi impor, padahal tidak melakukan investasi apalagi kedalaman industri,” tegas Heru dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/11/2020).
Jangan sampai pemerintah terprovokasi oleh para elit politik, legislatif maupun pengamat agar membuka keran impor, dengan alasan penyelamatan ekonomi. Pemerintah harus menelisik lebih jauh alasan tersebut realistis atau sekadar untuk kepentingan sesaat para importir.
(Baca juga:Pengusaha Sebut Larangan Minuman Beralkohol Bikin Industri Wisata Tambah Susah)
Pemerintah harus menerima masukan tersebut dengan melihat sampai sejauhmana permintaan para importir atas nama industri benar adanya. Benarkah mereka memiliki produk dalam industri dengan tingkat impor bahan baku dan bahan penolong atau hanya industri terbungkus “kosmetik” yang sebenarnya hanya produsen produk impor terurai (CKD) berstempel SNI legal.
Lihat Juga :