Integrasi Data Petani Berbasis NIK, agar Distribusi Pupuk Bersubsidi Tak Salah Sasaran
Selasa, 01 Desember 2020 - 02:41 WIB
“Ke depan saya berharap tidak ada lagi pupuk yang salah sasaran. Tidak ada lagi kekurangan, karena database penerimanya sudah berbasis NIK, by name by adress,” kata Syahrul.
Menurutnya, integrasi data didukung NIK dari Ditjen Dukcapil terkoneksi online ke Balai Penyuluhan Pertanian pelaksana Komando Strategis Pembangunan Pertanian (BPP KostraTani) dan pusat data pertanian AWR, sehingga jalur distribusi transparan.
(Baca juga:Hindari Kesalahan Teknis Pemakaian Pupuk Bersubsidi, Pemkab Gowa Gelar Sosialisasi)
“Semoga peluncuran integrasi data ini mendorong satu data pertanian Indonesia. Kita menyongsong pertanian lebih baik melalui Simluhtan dan e-RDKK,” kata Mentan.
Peluncuran dihadiri secara virtual oleh Kharina Jonatan, perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Ashary, Ketua Tim BPK di Kementan; Nurlaily mewakili Ditjen Dukcapil Kemendagri; pimpinan dinas pertanian provinsi dan kabupaten/kota serta penyuluh KostraTani.
(Baca juga:Evita Keluhkan Petani Sulit Memperoleh Pupuk Bersubsidi di Jawa Tengah)
Dedi Nursyamsi, Kepala BPPSDMP mengatakan pihaknya telah membangun database petani sejak 2014, namun belum berbasis NIK. Sebelumnya data base petani yang menjadi acuan Kementan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurutnya, integrasi data didukung NIK dari Ditjen Dukcapil terkoneksi online ke Balai Penyuluhan Pertanian pelaksana Komando Strategis Pembangunan Pertanian (BPP KostraTani) dan pusat data pertanian AWR, sehingga jalur distribusi transparan.
(Baca juga:Hindari Kesalahan Teknis Pemakaian Pupuk Bersubsidi, Pemkab Gowa Gelar Sosialisasi)
“Semoga peluncuran integrasi data ini mendorong satu data pertanian Indonesia. Kita menyongsong pertanian lebih baik melalui Simluhtan dan e-RDKK,” kata Mentan.
Peluncuran dihadiri secara virtual oleh Kharina Jonatan, perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Ashary, Ketua Tim BPK di Kementan; Nurlaily mewakili Ditjen Dukcapil Kemendagri; pimpinan dinas pertanian provinsi dan kabupaten/kota serta penyuluh KostraTani.
(Baca juga:Evita Keluhkan Petani Sulit Memperoleh Pupuk Bersubsidi di Jawa Tengah)
Dedi Nursyamsi, Kepala BPPSDMP mengatakan pihaknya telah membangun database petani sejak 2014, namun belum berbasis NIK. Sebelumnya data base petani yang menjadi acuan Kementan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Lihat Juga :