Sri Mulyani Sebut Banyak Korupsi Terjadi di Sektor Pelayanan Publik
Kamis, 10 Desember 2020 - 11:16 WIB
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa Indonesia masih diselimuti tindakan korupsi . Berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga Transparansi Internasional terungkap, masih banyak terjadi tindakan korupsi di sektor pelayanan publik.( Baca juga:Sri Mulyani: Saling Awasi, Tutup Celah-celah Korupsi! )
"Survei Transparansi Internasional yang mengukurglobal corruption barometer di Indonesia menunjukkan, sekitar 30% para pengguna layanan publik masih harus bayar sogokan. Ini survei terbaru 2019-Maret 2020, " kata Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (10/12/2020).
Padahal, kata dia, pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga sudah meningkatkan tunjangan kinerja. Namun, korupsi masih belum hilang di Indonesia dan masih ada saja yang tergiur untuk korupsi.
"Kita juga tahu persis bahwa selama beberapa tahun terakhir wilayah birokrasi bersih dan melayani, serta bebas korupsi. Namun kalau 30% masyarakat kita mengakui masih harus bayar sogokan untuk pelayanan, itu adalah suatu indikator yang perlu dilihat lagi terhadap strategi untuk perbaiki birokrasi," katanya. ( Baca juga:Kapal China Umbar Tembakan saat Kapal Perang AS Masuk Laut China Selatan )
Dia berharap jajaran Kementerian Keuangan tidak hanya bicara anti-korupsi di lingkungan, tapi juga bertanggung jawab untuk perbaiki policy regulasi. "Dana transfer ke daerah yang sangat besar untuk pemda melayani masyarakat tanpa sogokan, itu harus terus ditingkatkan efektivitasnya," tandasnya.
"Survei Transparansi Internasional yang mengukurglobal corruption barometer di Indonesia menunjukkan, sekitar 30% para pengguna layanan publik masih harus bayar sogokan. Ini survei terbaru 2019-Maret 2020, " kata Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (10/12/2020).
Padahal, kata dia, pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga sudah meningkatkan tunjangan kinerja. Namun, korupsi masih belum hilang di Indonesia dan masih ada saja yang tergiur untuk korupsi.
"Kita juga tahu persis bahwa selama beberapa tahun terakhir wilayah birokrasi bersih dan melayani, serta bebas korupsi. Namun kalau 30% masyarakat kita mengakui masih harus bayar sogokan untuk pelayanan, itu adalah suatu indikator yang perlu dilihat lagi terhadap strategi untuk perbaiki birokrasi," katanya. ( Baca juga:Kapal China Umbar Tembakan saat Kapal Perang AS Masuk Laut China Selatan )
Dia berharap jajaran Kementerian Keuangan tidak hanya bicara anti-korupsi di lingkungan, tapi juga bertanggung jawab untuk perbaiki policy regulasi. "Dana transfer ke daerah yang sangat besar untuk pemda melayani masyarakat tanpa sogokan, itu harus terus ditingkatkan efektivitasnya," tandasnya.
(uka)
tulis komentar anda