Dana BOS Belum Disahkan Salah Satu Biang Kerok Realisasi APBD Masih Rendah
Rabu, 16 Desember 2020 - 08:42 WIB
“Hal lain juga yang kami potret yang biasa juga dilihat oleh Bapak Presiden, menyangkut bagaimana alokasi anggaran dan realisasi terhadap belanja barang, jasa, modal dan bantuan sosial. Ini yang dinilai memberikan efek stimulus. Untuk belanja barang dan jasa di provinsi angkanya di 70,49% untuk belanja modal di 50,84%," jelasnya.
(Baca Juga: Kadin Senang Jokowi Desak Kepala Daerah Percepat Serapan APBD )
Lebih lanjut Ia meminta kepala daerah untuk segera memerintah para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan pengecekan realisasi APBD.
"Nah kami berharap segera kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk menyusun pengajuan tagihan kepada pihak ketiga. Selain itu teman-teman di BUD segera melakukan pencatatan dan pengesahan Dana BOS yang berada di masing-masing sekolah. Nah maka perlu ada rekonsiliasi data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, itu gambaran untuk pemerintah provinsi," pungkasnya.
(Baca Juga: Kadin Senang Jokowi Desak Kepala Daerah Percepat Serapan APBD )
Lebih lanjut Ia meminta kepala daerah untuk segera memerintah para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan pengecekan realisasi APBD.
"Nah kami berharap segera kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk menyusun pengajuan tagihan kepada pihak ketiga. Selain itu teman-teman di BUD segera melakukan pencatatan dan pengesahan Dana BOS yang berada di masing-masing sekolah. Nah maka perlu ada rekonsiliasi data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, itu gambaran untuk pemerintah provinsi," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :