Muhammadiyah Minta para 'Pemain' Harga Kedelai Diseret ke Pengadilan

JAKARTA - PP Muhammadiyah meminta pemerintah untuk secepatnya mengatasi naiknya harga kedelai yang menyebabkan biaya produksi dari para pembuat tempe dan tahu menjadi mahal. Hal ini disampaikan oleh Ketua bidang ekonomi PP Muhammadiyah Anwar Abbas.

Menurutnya penyelesaian masalah harga kedelai perlu disegerakan agar dunia usaha dan kehidupan ekonomi masyarakat kembali menggeliat serta tidak ada yang dirugikan. Kemudian, lanjut dia, jika ada pihak-pihak yang melakukan praktik-praktik tidak terpuji dengan melakukan penimbunan dan melakukan spekulasi dalam masalah perkedelaian, perlu diambil tindakan yang tegas. ( Baca juga:Respons Sikap Muhammadiyah ke BSI, Anggota DPR: Yang Dibutuhkan Kontribusi Pemikiran )

"Maka Muhammadiyah meminta pemerintah untuk menindak mereka dengan tegas dan menggiring mereka ke pengadilan untuk dijatuhi hukuman yang sesuai dengan besar dan dampak buruk dari kesalahannya," ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/1/2021).





Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan akan meningkatkan produksi kedelai dalam jangka pendek. Peningkatan itu seiring naiknya harga kedelai di dalam negeri yang berdampak pada mahalnya tahu dan tempe. ( Baca juga:Habib Rizieq Minta Hakim PN Jakarta Selatan Batalkan Status Tersangka Kerumunan )

"(Kenaikkan harga kedelai), saya akan sikapi di lapangan. Saya tidak mau janji dulu karena saya lagi kerja. Dan insya Allah dari agenda-agenda yang kita siapkan hari ini mudah-mudahan bisa menjadi jawaban," ujar Mentan Syahrul Yasin Limpo usai bertemu Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) di Gedung Ditjen Tanaman Pangan Jakarta.

Menurut Mentan, dalam satu kali pertanaman setidaknya dibutuhkan 100 hari hingga panen. Pihaknya menargetkan bisa melakukan dua kali musim tanam agar ketersediaan bisa lebih besar dan digunakan pengrajin tahu tempe.