BPKP Sebut Ada Potensi Penyelewengan Anggaran Vaksinasi
Senin, 25 Januari 2021 - 20:28 WIB
foto/ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat potensi kecurangan anggaran vaksinasi cukup besar. Potensi kecurangan itu seiring dengan program vaksinasi yang memiliki tantangan berat.
Tantangan yang dimaksud adalah akses dan kapasitas fasilitas kesehatan, proses pendataan dan validitas data, kapasitas distribusi dan penyimpanan, serta kesiapan anggaran dan fasilitas pendukung lainya. ( Baca juga:Inovatif-Kreatif Kunci Bertahan di Masa Pandemi )
Mencegah terjadinya penyimpangan anggaran vaksinasi dan fasilitas pendukung lainnya, BPKP akan mengawal dan melakukan kontrol ketat guna menjaga akuntabilitas program yang didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, perlu menjaga akuntabilitas anggaran agar pengadaan vaksin Covid-19 yang telah menelan anggaran negara hingga puluhan triliun, dapat berjalan efektif dan mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN).
“Ketersediaan anggaran dapat diibaratkan sebagai darah. Jika tubuh kehabisan darah, maka seluruh aktivitas organ lain sudah pasti akan terganggu", katanya dalam Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Akuntabilitas Pelaksanaan Vaksinasi, Senin (25/1/2021).
Ateh mengungkapkan, pengawasan pelaksanaan vaksinasi mengacu pada Peraturan Presiden No. 99/2020. Dalam aturan itu BPKP ditugaskan untuk mengoordinasikan Pengawasan Barang Jasa (PBJ) vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dengan melibatkan APIP kementerian, lembaga dan daerah.
Tantangan yang dimaksud adalah akses dan kapasitas fasilitas kesehatan, proses pendataan dan validitas data, kapasitas distribusi dan penyimpanan, serta kesiapan anggaran dan fasilitas pendukung lainya. ( Baca juga:Inovatif-Kreatif Kunci Bertahan di Masa Pandemi )
Mencegah terjadinya penyimpangan anggaran vaksinasi dan fasilitas pendukung lainnya, BPKP akan mengawal dan melakukan kontrol ketat guna menjaga akuntabilitas program yang didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, perlu menjaga akuntabilitas anggaran agar pengadaan vaksin Covid-19 yang telah menelan anggaran negara hingga puluhan triliun, dapat berjalan efektif dan mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN).
“Ketersediaan anggaran dapat diibaratkan sebagai darah. Jika tubuh kehabisan darah, maka seluruh aktivitas organ lain sudah pasti akan terganggu", katanya dalam Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Akuntabilitas Pelaksanaan Vaksinasi, Senin (25/1/2021).
Ateh mengungkapkan, pengawasan pelaksanaan vaksinasi mengacu pada Peraturan Presiden No. 99/2020. Dalam aturan itu BPKP ditugaskan untuk mengoordinasikan Pengawasan Barang Jasa (PBJ) vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dengan melibatkan APIP kementerian, lembaga dan daerah.
Lihat Juga :