KPCPEN Buka-bukaan 5 Strategi Penanggulangan Pandemi Covid-19
Jum'at, 12 Februari 2021 - 22:37 WIB
Keempat, kata Menko Airlangga, akan dilakukan pemberian bantuan sosial dan dukungan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Kelima, yakni program prioritas padat karya yang akan dilakukan sepanjang tahun 2021 dan program peningkatan konsumsi serta investasi.
Disiplin Masyarakat
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), Raden Pardede mengatakan, terjadi lonjakan kasus baru Covid-19 di Indonesia setiap adanya periode liburan panjang. Menurutnya, hal ini mengindikasikan kurangnya kedisiplinan masyarakat terhadao protocol Kesehatan di tengah pandemi.
“Tanpa operasi yustisi, kalau kita mengandalkan protokol kesehatan, kesadaran masyarakat rasanya belum berhasil. Namun saat pemberlakuan PPKM, kasus Covid-19 mengalami penurunan meski belum signifikan,” ujarnya.
Oleh karena itu, jelasnya, penerapan PPKM berskala mikro sampai pada level RT dan RW dan melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, sampai tingkat terkecil, dengan ditambah dengan adanya pos jaga hingga pedesaan diharapkan mampu menurunkan angka penyebaran Covid-19.
Kemudian, Koordinator Program Studi S2 Ilmu Administari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, Slamet Rosyadi, mengatakan, masih tingginya kasus Covid-19 di Indonesia mengakibatkan roda perekonomian bergerak lambat. Oleh karena itu, diperlukan pemanfaatan modal sosial politik dalam penanganan pandemi. Karena ini adalah elemen penting dalam pembangunan sosial ekonomi.
“Pemanfaatan modal sosial politik menjadi penting untuk peningkatan pemahaman masyarakat terkait pencegahan Covid-19 melalui pemberian sosialisasi ataupun informasi mengenai 3 M, juga informasi lainnnya oleh tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, dibandingkan aparat yang tidak dikenal dekat oleh masyarakat,” ujarnya.
Terlebih, katanya, dalam hasil survei terkait keyakinan masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan pandemi ini masih sekitar 52,6 persen per Juli 2020. Kondisi ini mengharuskan pemerintah untuk secepatnya menggandeng tokoh masyarakat untuk meningkatkan trust masyarakat.
“Pemahaman yang baik ini akan menumbuhkan rasa percaya dan kerja sama diantara masyarakat dalam upaya pencegahan Covid-19. Sehingga efektivitas dari kebijakan pendukung seperti PPKM yang berlaku saat ini akan semakin baik,” ujarnya.
Disiplin Masyarakat
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), Raden Pardede mengatakan, terjadi lonjakan kasus baru Covid-19 di Indonesia setiap adanya periode liburan panjang. Menurutnya, hal ini mengindikasikan kurangnya kedisiplinan masyarakat terhadao protocol Kesehatan di tengah pandemi.
“Tanpa operasi yustisi, kalau kita mengandalkan protokol kesehatan, kesadaran masyarakat rasanya belum berhasil. Namun saat pemberlakuan PPKM, kasus Covid-19 mengalami penurunan meski belum signifikan,” ujarnya.
Oleh karena itu, jelasnya, penerapan PPKM berskala mikro sampai pada level RT dan RW dan melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, sampai tingkat terkecil, dengan ditambah dengan adanya pos jaga hingga pedesaan diharapkan mampu menurunkan angka penyebaran Covid-19.
Kemudian, Koordinator Program Studi S2 Ilmu Administari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, Slamet Rosyadi, mengatakan, masih tingginya kasus Covid-19 di Indonesia mengakibatkan roda perekonomian bergerak lambat. Oleh karena itu, diperlukan pemanfaatan modal sosial politik dalam penanganan pandemi. Karena ini adalah elemen penting dalam pembangunan sosial ekonomi.
“Pemanfaatan modal sosial politik menjadi penting untuk peningkatan pemahaman masyarakat terkait pencegahan Covid-19 melalui pemberian sosialisasi ataupun informasi mengenai 3 M, juga informasi lainnnya oleh tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, dibandingkan aparat yang tidak dikenal dekat oleh masyarakat,” ujarnya.
Terlebih, katanya, dalam hasil survei terkait keyakinan masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan pandemi ini masih sekitar 52,6 persen per Juli 2020. Kondisi ini mengharuskan pemerintah untuk secepatnya menggandeng tokoh masyarakat untuk meningkatkan trust masyarakat.
“Pemahaman yang baik ini akan menumbuhkan rasa percaya dan kerja sama diantara masyarakat dalam upaya pencegahan Covid-19. Sehingga efektivitas dari kebijakan pendukung seperti PPKM yang berlaku saat ini akan semakin baik,” ujarnya.
Baca Juga
tulis komentar anda