Ekonom: Cetak Uang, Lebih Banyak Gagal Daripada Berhasil

Berkaca pada tahun 1965, dimana terjadi peningkatan yang berlebihan dalam pencetakan uang untuk pembiayaan defisit anggaran sebagai akibat kebijakan fiskal yang ekspansif, yang menimbulkan lonjakan uang beredar jauh melebihi dari kebutuhan riil perekonomian, mendorong naiknya harga-harga secara tajam. "Akibatnya, laju inflasi membumbung tinggi hingga mencapai sekitar 600% pada tahun 1965, yang dikenal dengan periode hyperinflation," terangnya.

Pengalaman selama periode pertengahan tahun 1960-an itu memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal. "Di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini, koordinasi antara pemerintah, BI, OJK dan LPS juga perlu senantiasa diperkuat," imbuhnya.

Josua menambahkan, dalam Perppu No 1 tahun 2020, untuk menutupi defisit APBN, wewenang diberikan kepada BI adalah masuk di pasar perdana sedemikian sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor di pasar SBN, baik investor lokal dan investor asing. Dengan demikian, dapat mengurangi tekanan di pasar sekunder dengan kondisi pelebaran defisit APBN tahun 2020.

Selain itu, Lanjut Joshua, dalam rangka mendorong momentum pertumbuhan, BI juga meningkatkan pelonggaran moneter melalui instrumen quantitative easing yang diperkirakan akan tetap menjaga ketersediaan likuiditas di sistem perbankan. Sehingga, sektor perbankan dapat mendukung pembiayaan di sektor riil serta mendorong transmisi pelonggaran kebijakan moneter BI yang sudah dilakukan sejak bulan Juli tahun 2019 yang lalu.