Daripada Diskon PPnBM, Lebih Baik Ikhlaskan Pajak di Sektor Komunikasi dan Informatika
Jum'at, 26 Februari 2021 - 06:33 WIB
Pemerintah seharusnya bisa melakukan belanja perpajakan atau tax expenditure pada sektor yang masih tumbuh positif seperti sektor komunikasi dan informatika dibanding memberi diskon PPnBM. Foto/Dok
JAKARTA - Pemerintah seharusnya bisa melakukan belanja perpajakan atau tax expenditure pada sektor yang masih tumbuh positif seperti sektor komunikasi dan informatika . Seperti diketahui, pemerintah berencana memberikan diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor pada segmen kendaraan dengan cc kurang dari 1.500 untuk kategori sedan dan 4x2 secara bertahap per 1 Maret 2021.
"Jadi mungkin itu lebih efektif dan lebih punya dampak ekonomi," jelas Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti.
Menurut dia, selama pandemi Covid-19 telah mengubah perilaku konsumen dari yang tadinya masyarakat lebih sering bertransaksi offline menjadi bertransaksi online. Hal ini dinilai lebih mempunyai dampak terhadap ekonomi dibandingkan belanja perpajakan pada sektor transportasi.
"Kalau kita petakan, ternyata sektor yang masih tumbuh positif adalah sektor komunikasi dan informatika. Jadi pemerintah bisa melakukan belanja pajak atau tax expenditure di sektor tersebut," ujarnya.
Esther menuturkan, jika insentif ini diberikan pada sektor transportasi, tidak berarti harus berupa insentif PPnBM nol persen. "Sektor transportasi itu tidak hanya kendaraan mobil pribadi atau motor tetapi juga bisa transportasi publik. Kepada transportasi publik mungkin bisa diberikan PPnBM nol persen sehingga mengurangi kemacetan dan juga mengurangi polusi," tuturnya.
Dia menilai insentif PPnBM untuk kendaraan bermotor belum tepat. Apalagi insentif ini berpotensi mengurangi pendapatan negara hingga Rp2,3 triliun yang belum sepadan dengan daya beli masyarakat saat ini.
"Kalau saya berpendapat bahwa masih banyak bentuk insentif lain yang bisa diberikan oleh pemerintah tidak hanya pada PPnBM nol persen kendaraan bermotor. Survei Bank Indonesia (BI) juga menunjukkan bahwa ada ekspektasi pendapatan masyarakat yang turun sehingga secara daya beli belum bisa menangkap insentif pajak ini," tandasnya.
"Jadi mungkin itu lebih efektif dan lebih punya dampak ekonomi," jelas Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti.
Menurut dia, selama pandemi Covid-19 telah mengubah perilaku konsumen dari yang tadinya masyarakat lebih sering bertransaksi offline menjadi bertransaksi online. Hal ini dinilai lebih mempunyai dampak terhadap ekonomi dibandingkan belanja perpajakan pada sektor transportasi.
"Kalau kita petakan, ternyata sektor yang masih tumbuh positif adalah sektor komunikasi dan informatika. Jadi pemerintah bisa melakukan belanja pajak atau tax expenditure di sektor tersebut," ujarnya.
Esther menuturkan, jika insentif ini diberikan pada sektor transportasi, tidak berarti harus berupa insentif PPnBM nol persen. "Sektor transportasi itu tidak hanya kendaraan mobil pribadi atau motor tetapi juga bisa transportasi publik. Kepada transportasi publik mungkin bisa diberikan PPnBM nol persen sehingga mengurangi kemacetan dan juga mengurangi polusi," tuturnya.
Baca Juga
Dia menilai insentif PPnBM untuk kendaraan bermotor belum tepat. Apalagi insentif ini berpotensi mengurangi pendapatan negara hingga Rp2,3 triliun yang belum sepadan dengan daya beli masyarakat saat ini.
"Kalau saya berpendapat bahwa masih banyak bentuk insentif lain yang bisa diberikan oleh pemerintah tidak hanya pada PPnBM nol persen kendaraan bermotor. Survei Bank Indonesia (BI) juga menunjukkan bahwa ada ekspektasi pendapatan masyarakat yang turun sehingga secara daya beli belum bisa menangkap insentif pajak ini," tandasnya.
(akr)
tulis komentar anda