Wapres Dapat Laporan Kurang Sedap Soal Penyederhanaan Birokrasi di Daerah
Kamis, 04 Maret 2021 - 15:37 WIB
Hingga 26 Februari 2021, penyederhanaan birokrasi sudah dilakukan pada 76 Kementerian Lembaga pada tingkat pusat. Selain itu, ada 39.291 penyederhanaan struktur jabatan administrasi, ditunjang 42 jabatan fungsional baru.
"Berdasarkan laporan Kementerian PANRB, sampai dengan tanggal 26 Februari 2021, di tingkat Pusat telah dilakukan penyederhanaan birokrasi pada 76 Kementerian dan Lembaga, serta 39.291 penyederhanaan struktur jabatan administrasi, ditunjang 42 jabatan fungsional baru," jelasnya.
Baca Juga: Menpan RB Minta Seluruh Instansi dan Daerah Petakan Penyederhanaan Birokrasi
Ma'ruf Amin pun meminta kepada instansi baik di pusat maupun daerah untuk mempercepat proses penyederhanaan birokrasi tersebut. Mengingat, sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo, proses penyederhanaan ditargetkan bisa rampung pada 30 Juni 2021 mendatang.
"Oleh karena itu saya minta agar semua Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang belum melaksanakan atau belum selesai agar segera menuntaskan proses penyederhanaan birokrasi sesuai arahan bapak Presiden Jokowi tersebut sebelum akhir Juni tahun ini," jelasnya.
"Berdasarkan laporan Kementerian PANRB, sampai dengan tanggal 26 Februari 2021, di tingkat Pusat telah dilakukan penyederhanaan birokrasi pada 76 Kementerian dan Lembaga, serta 39.291 penyederhanaan struktur jabatan administrasi, ditunjang 42 jabatan fungsional baru," jelasnya.
Baca Juga: Menpan RB Minta Seluruh Instansi dan Daerah Petakan Penyederhanaan Birokrasi
Ma'ruf Amin pun meminta kepada instansi baik di pusat maupun daerah untuk mempercepat proses penyederhanaan birokrasi tersebut. Mengingat, sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo, proses penyederhanaan ditargetkan bisa rampung pada 30 Juni 2021 mendatang.
"Oleh karena itu saya minta agar semua Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang belum melaksanakan atau belum selesai agar segera menuntaskan proses penyederhanaan birokrasi sesuai arahan bapak Presiden Jokowi tersebut sebelum akhir Juni tahun ini," jelasnya.
(akr)
Lihat Juga :