Soal Harga Barang, Peritel Ingin Tampil di Depan
Jum'at, 05 Maret 2021 - 16:08 WIB
JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menuturkan fakta bahwa faktor inti kesuksesan perdagangan eceran pada ritel modern adalah distribusi barang, dengan proses distribusi yang terdiri atas 'arkestra', yakni hulu, antara, dan hilir.
Dia menegaskan bahwa selama ini ritel modern senantiasa mengutama(kan kepuasan pelanggan. Upayanya adalah menjamin agar produk tidak kadaluwarsa dan sesuai standar regulasi, peduli pada kelestarian lingkungan, selalu menyediakan produk yang berkualitas san sehat, dan mendukung produksi dalam negeri. ( Baca juga:Kabar Gembira! Calon Pengantin Bakal Dapat BLT Rp3,5 Juta )
"Situasinya sekarang, harga masih fluktuatif karena ada isu produksi dan impor. Juga ada disparitas harga akibat isu logistik dan transportasi," ujar Roy dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan secara virtual di Jakarta, Jumat(5/3/2021).
Selain itu, masih ada beberapa masalah lain yang menjadi tantangan seperti predatory price, serta ketidakseimbangan stok dan data yang tidak akurat dari para stakeholders.
"Objektif yang ingin kami capai, di antaranya adalah peritel tidak melakukan fungsi produksi bahan pokok (bapok) terkecuali private label," ungkap Roy.
Selain itu, objektif lainnya adalah peritel tidak menjadi pengontrol utama atas ketersediaan bapok, tetapi dapat sharing data demand bapok di ritel modern. "Peritel ingin menjadi price leader dalam menjaga kestabilan harga dan fixed price. Juga menjaga tingkat inflasi yang wajar," tambahnya.
Ke depannya, lanjut Roy, distribution center (DC)peritel dapat berpotensi dan bertransformasi menjadi SRG atau PDR/PDP, agar DC peritel efisien dan efektif. ( Baca juga:Profil Robby Abbas, Mucikari Kelas Kakap yang Sudah ‘Jual’ Hampir 200 Wanita Cantik Indonesia )
Maka dari itu, Aprindo pun merumuskan beberapa masukan dan saran dalam rapat kerja tersebut. Pertama, adalah road map kolaborasi distribusi bapok nasional antara pemerintah dan kementerian/lembaga(K/L) dengan para stakeholders arkestra.
Mereka juga menyarankan digitalisasi total untuk e-distribusi bapok, serta akselerasi teknologi demi ketahanan bapok. "Kami juga menyarankan penegakan hukum yang lebih tegas dalam rantai pasok bapok, serta lahan produksi yang controllable," pungkas Roy.
Dia menegaskan bahwa selama ini ritel modern senantiasa mengutama(kan kepuasan pelanggan. Upayanya adalah menjamin agar produk tidak kadaluwarsa dan sesuai standar regulasi, peduli pada kelestarian lingkungan, selalu menyediakan produk yang berkualitas san sehat, dan mendukung produksi dalam negeri. ( Baca juga:Kabar Gembira! Calon Pengantin Bakal Dapat BLT Rp3,5 Juta )
"Situasinya sekarang, harga masih fluktuatif karena ada isu produksi dan impor. Juga ada disparitas harga akibat isu logistik dan transportasi," ujar Roy dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan secara virtual di Jakarta, Jumat(5/3/2021).
Selain itu, masih ada beberapa masalah lain yang menjadi tantangan seperti predatory price, serta ketidakseimbangan stok dan data yang tidak akurat dari para stakeholders.
"Objektif yang ingin kami capai, di antaranya adalah peritel tidak melakukan fungsi produksi bahan pokok (bapok) terkecuali private label," ungkap Roy.
Selain itu, objektif lainnya adalah peritel tidak menjadi pengontrol utama atas ketersediaan bapok, tetapi dapat sharing data demand bapok di ritel modern. "Peritel ingin menjadi price leader dalam menjaga kestabilan harga dan fixed price. Juga menjaga tingkat inflasi yang wajar," tambahnya.
Ke depannya, lanjut Roy, distribution center (DC)peritel dapat berpotensi dan bertransformasi menjadi SRG atau PDR/PDP, agar DC peritel efisien dan efektif. ( Baca juga:Profil Robby Abbas, Mucikari Kelas Kakap yang Sudah ‘Jual’ Hampir 200 Wanita Cantik Indonesia )
Maka dari itu, Aprindo pun merumuskan beberapa masukan dan saran dalam rapat kerja tersebut. Pertama, adalah road map kolaborasi distribusi bapok nasional antara pemerintah dan kementerian/lembaga(K/L) dengan para stakeholders arkestra.
Mereka juga menyarankan digitalisasi total untuk e-distribusi bapok, serta akselerasi teknologi demi ketahanan bapok. "Kami juga menyarankan penegakan hukum yang lebih tegas dalam rantai pasok bapok, serta lahan produksi yang controllable," pungkas Roy.
(uka)
tulis komentar anda