Pemerintah Harus Dukung Investor Masuk NTT
Kamis, 11 Maret 2021 - 19:30 WIB
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah (kanan). (Foto: Dok. Sindonews)
JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Dedi Kurnia Syah menyayangkan mencuatnya persoalan Hypermart di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini menyatakan pemerintah seharusnya justru memfasilitasi pihak investor masuk ke NTT.
“Tak banyak investor yang mau menanamkan modalnya ke wilayah sulit seperti NTT. Para pemangku kepentingan harus mendukung investor agar nyaman. Merekalah yang menjadi penggerak ekonomi. Rakyat pun terbantu karena tercipta lapangan kerja,” ujar Dedi Kurnia Syah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (11/3).
(Baca juga:Kunjungi Suku Anak Dalam Jambi dan NTT, Risma: Kita Latih Gunakan Teknologi)
Seperti diberitakan, Kejaksaan Tinggi NTT tengah melakukan penyelidikan atas berdirinya Hypermart di Kupang. Kejaksaan menyatakan ada potensi kerugian negara dalam kerja sama itu.
Sementara, data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang, pembangunan Hypermart itu adalah upaya Pemkab Kupang untuk mendatangkan investor nasional.
(Baca juga:Prabowo Berikan Piagam Bela Negara Kepada Warga NTT Eks Tim-Tim)
Hypermart Kupang dibangun di atas lahan milik Pemkab Kupang seluas 8.000 meter persegi. Selama ini lahan tersebut terbengkelai. Dalam perjanjian kerja sama, Hypermart membangun gedung senilai Rp26 miliar, dan akan menyerahkan ke Pemkab Kupang setelah 30 tahun.
Dalam perjanjian, pihak Hypermart juga berkewajiban membayar sewa lahan secara tahunan. Dan juga membagi pendapatan hasil parkir kendaraan ke kas Pekab Kupang.
(Baca juga:Pro Kontra Kerumunan Jokowi di NTT, Tim Protokoler dan Paspampres Perlu Tinjau Kembali SOP)
“Jika tak hati-hati, investor akan kapok untuk menanamkan modalnya di daerah tertinggal. Perlu kearifan dalam menangani perkara ini,” tukas Dedi Kurnia Syah.
“Tak banyak investor yang mau menanamkan modalnya ke wilayah sulit seperti NTT. Para pemangku kepentingan harus mendukung investor agar nyaman. Merekalah yang menjadi penggerak ekonomi. Rakyat pun terbantu karena tercipta lapangan kerja,” ujar Dedi Kurnia Syah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (11/3).
(Baca juga:Kunjungi Suku Anak Dalam Jambi dan NTT, Risma: Kita Latih Gunakan Teknologi)
Seperti diberitakan, Kejaksaan Tinggi NTT tengah melakukan penyelidikan atas berdirinya Hypermart di Kupang. Kejaksaan menyatakan ada potensi kerugian negara dalam kerja sama itu.
Sementara, data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang, pembangunan Hypermart itu adalah upaya Pemkab Kupang untuk mendatangkan investor nasional.
(Baca juga:Prabowo Berikan Piagam Bela Negara Kepada Warga NTT Eks Tim-Tim)
Hypermart Kupang dibangun di atas lahan milik Pemkab Kupang seluas 8.000 meter persegi. Selama ini lahan tersebut terbengkelai. Dalam perjanjian kerja sama, Hypermart membangun gedung senilai Rp26 miliar, dan akan menyerahkan ke Pemkab Kupang setelah 30 tahun.
Dalam perjanjian, pihak Hypermart juga berkewajiban membayar sewa lahan secara tahunan. Dan juga membagi pendapatan hasil parkir kendaraan ke kas Pekab Kupang.
(Baca juga:Pro Kontra Kerumunan Jokowi di NTT, Tim Protokoler dan Paspampres Perlu Tinjau Kembali SOP)
“Jika tak hati-hati, investor akan kapok untuk menanamkan modalnya di daerah tertinggal. Perlu kearifan dalam menangani perkara ini,” tukas Dedi Kurnia Syah.
(dar)
tulis komentar anda