Strategi Penguatan Transportasi Laut melalui Tol Laut dan Penerapan NLE
Sabtu, 13 Maret 2021 - 20:52 WIB
Dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah, sekaligus mengurangi disparitas harga, pemerintah melalui program Tol Laut dengan konsep Ship Promote the Trade, menyiapkan kapal dan menciptakan jalur pelayaran ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP) demi menjaga ketersediaan barang dan menjamin kelangsungan pelayanan angkutan muatan serta penumpang.
“Trayek Tol Laut adalah trayek untuk membangun ekonomi dengan subsidi, tetapi tidak bisa dilakukan subsidi terus-menerus. Dibutuhkan kerjasama seluruh stakeholders untuk mempromosikan dan menghidupkan industri di wilayah masing-masing, termasuk industri pariwisata, sehingga arus barang dapat meningkat,” ujar Roland Permana, Sabtu (13/3/2O21).
Selain itu, pelayaran nasional hingga saat ini masih dihadapkan dengan persoalan klasik terkait peningkatan daya saing. Salah satunya disebabkan lantaran pelayaran nasional yang belum mendapatkan perlaukan setara di bidang fiskal atau pun moneter, seperti kebijakan negara lain terhadap industri pelayaran mereka.
Roland Permana mengatakan, di antara beban pajak itu seperti pengenaan PPN 10% atas pembelian BBM dan pelumas yang sebenarnya tidak lazim dalam praktek internasional. Roland Permana menuturkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi oleh pelayaran nasional, misalnya di sektor pembiayaan dengan pengadaan kapal yang masih dibebani dengan bunga bank yang tinggi serta tenor yang pendek.
Baca Juga: Tak Kompetitif, Pemerintah Ingin Biaya Logistik Ditekan Jadi 17% PDB
“Trayek Tol Laut adalah trayek untuk membangun ekonomi dengan subsidi, tetapi tidak bisa dilakukan subsidi terus-menerus. Dibutuhkan kerjasama seluruh stakeholders untuk mempromosikan dan menghidupkan industri di wilayah masing-masing, termasuk industri pariwisata, sehingga arus barang dapat meningkat,” ujar Roland Permana, Sabtu (13/3/2O21).
Selain itu, pelayaran nasional hingga saat ini masih dihadapkan dengan persoalan klasik terkait peningkatan daya saing. Salah satunya disebabkan lantaran pelayaran nasional yang belum mendapatkan perlaukan setara di bidang fiskal atau pun moneter, seperti kebijakan negara lain terhadap industri pelayaran mereka.
Roland Permana mengatakan, di antara beban pajak itu seperti pengenaan PPN 10% atas pembelian BBM dan pelumas yang sebenarnya tidak lazim dalam praktek internasional. Roland Permana menuturkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi oleh pelayaran nasional, misalnya di sektor pembiayaan dengan pengadaan kapal yang masih dibebani dengan bunga bank yang tinggi serta tenor yang pendek.
Baca Juga: Tak Kompetitif, Pemerintah Ingin Biaya Logistik Ditekan Jadi 17% PDB
Lihat Juga :