Diskusi di UMS, Menko Airlangga Beberkan Strategi Bangkitkan Sektor UMKM
Senin, 15 Maret 2021 - 00:26 WIB
"Pemerintah juga menjalankan kebijakan semi bansos Kartu Prakerja, dimana salah satunya peruntukannya adalah untuk sektor UMKM yang terdampak pandemi Covid. Selain itu juga ada program pelatihan yang diharapkan mereka bisa mendapatkan pekerjaan kembali atau membuka usaha sendiri," tambah Menko Airlangga.
Selain itu, Menko Airlangga menjelaskan, bahwa pemerintah mendorong peningkatan daya saing UMKM melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia atau BBI. Gerakan ini bekerja sama dengan platform ecommerce pada 2020 lalu. Langkah ini berhasil mencapai target onboardingsebanyak 3,7 juta unit UMKM.
"Potensi digitalisasi Indonesia dimaksimalkan dan diproyeksikan nilai ekonomi digital di tahun 2025 sebesar 124 M, dan di tahun 2020 juga sudah mencapai 44 juta USD," tambahnya.
Sektor UMKM
Sementara itu sektor UMKM menjadi sangat sentral dalam perekonomian Indonesia. Terdapat 42,2 juta UMKM yang berkontribusi atau setara dengan 61 persen PDB. Kontribusi ini berada pada level 15 persen dari total ekspor.
“Dengan UU Cipta Kerja, diharapkan UMKM akan masuk menjadi sektor formal. Bentuk kemudahan lain di UMKM adalah kemudahan sertifikasi jaminan produk halal dan ini berdasarkan self declaration, berdasarkan standart Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), tentunya diharapkan bahwa proses sertifikasi dengan kriteria tertentu tidak dikenakan pembiayaan,” papar Airlangga.
Namun demikian, upaya pemerintah tersebut tidak akan berhasil tanpa dukungan dari seluruh elemen masyarakat termasuk akademisi.
“Pemerintah membutuhkan kerja sama, dengam seluruh pemangku kepentingan, termasuk akademisi untuk memastikan seluruh kebijakan dapat terlaksana dengan baik, sehingga dapat meningkatkan daya saing UMKM,” kata Menko Airlangga.
Turut hadir secara daring Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Raden Pardede. Hadir beberapa narasumber, antara lain: Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, Asisten Deputi Koperasi dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iwan Faidi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta Syamsudin, dan Asisten Pembangunan dan Ekonomi, Sekretariat Daerah Kota Surakarta Agus Sutrisno.
Selain itu, Menko Airlangga menjelaskan, bahwa pemerintah mendorong peningkatan daya saing UMKM melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia atau BBI. Gerakan ini bekerja sama dengan platform ecommerce pada 2020 lalu. Langkah ini berhasil mencapai target onboardingsebanyak 3,7 juta unit UMKM.
"Potensi digitalisasi Indonesia dimaksimalkan dan diproyeksikan nilai ekonomi digital di tahun 2025 sebesar 124 M, dan di tahun 2020 juga sudah mencapai 44 juta USD," tambahnya.
Sektor UMKM
Sementara itu sektor UMKM menjadi sangat sentral dalam perekonomian Indonesia. Terdapat 42,2 juta UMKM yang berkontribusi atau setara dengan 61 persen PDB. Kontribusi ini berada pada level 15 persen dari total ekspor.
“Dengan UU Cipta Kerja, diharapkan UMKM akan masuk menjadi sektor formal. Bentuk kemudahan lain di UMKM adalah kemudahan sertifikasi jaminan produk halal dan ini berdasarkan self declaration, berdasarkan standart Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), tentunya diharapkan bahwa proses sertifikasi dengan kriteria tertentu tidak dikenakan pembiayaan,” papar Airlangga.
Namun demikian, upaya pemerintah tersebut tidak akan berhasil tanpa dukungan dari seluruh elemen masyarakat termasuk akademisi.
“Pemerintah membutuhkan kerja sama, dengam seluruh pemangku kepentingan, termasuk akademisi untuk memastikan seluruh kebijakan dapat terlaksana dengan baik, sehingga dapat meningkatkan daya saing UMKM,” kata Menko Airlangga.
Turut hadir secara daring Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Raden Pardede. Hadir beberapa narasumber, antara lain: Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, Asisten Deputi Koperasi dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iwan Faidi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta Syamsudin, dan Asisten Pembangunan dan Ekonomi, Sekretariat Daerah Kota Surakarta Agus Sutrisno.
tulis komentar anda