Perhatikan Produksi Dalam Negeri
Selasa, 23 Maret 2021 - 06:44 WIB
Masyarakat membeli daging sapi kepada pedagang di Pasar Kecapi, Bekasi. Foto/Eko Purwanto
JAKARTA- Mahalnya harga daging sapi selalu terulang menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal ini terjadi lantaran pemerintah tidak pernah menyelesaikan persoalan di inti masalahnya.
Menurut pengamat peternakan dari Universitas Padjajaran (Unpad) Rochadi Tawaf tahun ini diprediksi kenaikan harga daging sapi lebih parah dari sebelumnya. Banyak faktor yang memengaruhi mulai dari kebijakan dalam negeri yang kontra produktif, peningkatan permintaan dan persediaan yang kurang memadai.
Dia menyebut bahwa Indonesia memang kekurangan sapi. Hingga kini suplai peningkatan hanya terjadi di angka 1,3 persen saja per tahun. Sedangkan permintaan mencapai enam persen per tahun atau enam kali lipat dari ketersediaan.
“Tahun ini lebih parah atau boleh dikatakan memang mahal karena pemerintah tidak pernah menyelesaikan persoalan dengan inti masalah untuk daging sapi. Tiap road map yang dibuat sepertinya main-main dan tidak pernah diikuti apa yang dijadikan asumsi oleh ahli yang membuat,” katanya kepada KORAN SINDO.
Dia mencontohkan seharusnya Indonesia mengimpor 3,5 juta ekor sapi indukan selama 10 tahun berturut-turut. Artinya setiap tahun Indonesia mengimpor sebanyak 350.000 ekor sapi. Sayangnya hal itu tidak dilakukan dengan benar.
“Tapi ini nggak pernah diikuti. Setahun paling import hanya 3.000 sampai 6.000 ekor saja, padahal seharusnya 300.000 ekor per tahun,” bebernya.
Hal lain yang juga disoroti adalah kebijakan yang kontraproduktif. Misalnya dilarang menggunakan hormon untuk perkembangan sapi di dalam negeri. Tapi ternyata sapi yang diimpor menggunakan tambahan hormon. “Ini kan tidak konsisten. Kalau di Eropa melarang penggunaan hormonal maka dia melarang masuk sapi impor dari negara yang menggunaka hormon. Tapi di kita (Indonesia) nggak begitu,” tegas Rochadi.
Faktor lain adalah kebijakan menentukan harga. Dia mempertanyakan mengapa bukan kebijakan yang menentukan produksi karena penentuan harga sebagai akibat dari suplai dan demand. Ketika suplai banyak maka harga akan turun walaupun demand tinggi.
“Tapi ini kan dipatok harga. Artinya, jadi impor yang banyak. Jadi diwenangkan impor dan tidak diarahkan pada produksi dalam negeri. Padahal Presiden bilang cegah impor,” tambahnya.
Menurut pengamat peternakan dari Universitas Padjajaran (Unpad) Rochadi Tawaf tahun ini diprediksi kenaikan harga daging sapi lebih parah dari sebelumnya. Banyak faktor yang memengaruhi mulai dari kebijakan dalam negeri yang kontra produktif, peningkatan permintaan dan persediaan yang kurang memadai.
Dia menyebut bahwa Indonesia memang kekurangan sapi. Hingga kini suplai peningkatan hanya terjadi di angka 1,3 persen saja per tahun. Sedangkan permintaan mencapai enam persen per tahun atau enam kali lipat dari ketersediaan.
“Tahun ini lebih parah atau boleh dikatakan memang mahal karena pemerintah tidak pernah menyelesaikan persoalan dengan inti masalah untuk daging sapi. Tiap road map yang dibuat sepertinya main-main dan tidak pernah diikuti apa yang dijadikan asumsi oleh ahli yang membuat,” katanya kepada KORAN SINDO.
Dia mencontohkan seharusnya Indonesia mengimpor 3,5 juta ekor sapi indukan selama 10 tahun berturut-turut. Artinya setiap tahun Indonesia mengimpor sebanyak 350.000 ekor sapi. Sayangnya hal itu tidak dilakukan dengan benar.
“Tapi ini nggak pernah diikuti. Setahun paling import hanya 3.000 sampai 6.000 ekor saja, padahal seharusnya 300.000 ekor per tahun,” bebernya.
Hal lain yang juga disoroti adalah kebijakan yang kontraproduktif. Misalnya dilarang menggunakan hormon untuk perkembangan sapi di dalam negeri. Tapi ternyata sapi yang diimpor menggunakan tambahan hormon. “Ini kan tidak konsisten. Kalau di Eropa melarang penggunaan hormonal maka dia melarang masuk sapi impor dari negara yang menggunaka hormon. Tapi di kita (Indonesia) nggak begitu,” tegas Rochadi.
Faktor lain adalah kebijakan menentukan harga. Dia mempertanyakan mengapa bukan kebijakan yang menentukan produksi karena penentuan harga sebagai akibat dari suplai dan demand. Ketika suplai banyak maka harga akan turun walaupun demand tinggi.
“Tapi ini kan dipatok harga. Artinya, jadi impor yang banyak. Jadi diwenangkan impor dan tidak diarahkan pada produksi dalam negeri. Padahal Presiden bilang cegah impor,” tambahnya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda