OJK Terus Cicil Persiapan Ekonomi Hijau Indonesia Hingga 2025
Selasa, 23 Maret 2021 - 22:51 WIB
Komitmen pemerintah untuk menciptakan perekonomian yang berkelanjutan semakin kuat dengan dikeluarkannya Peraturan OJK (POJK) No.60/POJK.04/2017 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan (green bond).
Setidaknya sudah ada dua roadmap yang sedang dijalankan saat ini, di mana roadmap tahap kedua baru diresmikan pada awal Januari tahun ini oleh Presiden Joko Widodo.
Regulator setidaknya sudah menyiapkan beberapa sub ekosistem pada roadmap tahap kedua ini yang akan dijalankan sampai 2025. "Kami sudah menyiapkan regulasi produk, market infrastructure, kemudian koordinasi antara kementerian dan lembaga. Sektor yang menjadi arah OJK juga mengikuti sektor yang sudah menjadi prioritas oleh pemerintah," tambahnya.
Lebih lanjut, Ahmad Rifqi juga menambahkan bahwa pemerintah telah menyusun green taxonomy sebagai acuan dan kriteria bagi pihak di jasa finansial untuk mendukung ekonomi hijau di Indonesia.
Presiden Direktur Bank DBS Indonesia, Paulus Sutisna mengatakan Indonesia tetap membutuhkan perencanaan ekonomi secara jangka panjang di tengah vaksinasi ini.
“Walaupun Indonesia belum sepenuhnya dapat keluar dari ekonomi berbasis sumber daya alam, namun alangkah baiknya kita sudah dapat memulai memikirkan, merencanakan, dan melakukan transisi hingga pengembangan atas agenda keberlanjutan untuk masa depan Indonesia,” ujar Paulus menambahkan.
Kepala Studi Lingkungan LPEM FEB UI, Alin Halimatussadiah, mengatakan kondisi pandemi seperti yang terjadi sekarang justru membuat regulator dan para pelaku industri semakin gencar untuk melakukan transisi ke ekonomi berkelanjutan. Beberapa negara sudah memulai untuk menjalankan ekonomi hijau, seperti Korea Selatan dan Uni Eropa.
"Kita harus mengarah ke pathway yang lebih green dan sustain. Bukan hanya untuk mendapatkan manfaat lingkungan tapi juga ekonomi yang nantinya bisa menurunkan poverty di Indonesia," kata Alin.
Menurut dia, langkah green recovery ini akan memberikan keuntungan yang berlipat ganda. Untuk itu, setiap pelaku harus lebih jeli melihat sektor apa saja yang bisa dikembangkan termasuk juga dengan caranya. Tentunya ini harus dilakukan dengan studi yang lebih komprehensif.
Setidaknya sudah ada dua roadmap yang sedang dijalankan saat ini, di mana roadmap tahap kedua baru diresmikan pada awal Januari tahun ini oleh Presiden Joko Widodo.
Regulator setidaknya sudah menyiapkan beberapa sub ekosistem pada roadmap tahap kedua ini yang akan dijalankan sampai 2025. "Kami sudah menyiapkan regulasi produk, market infrastructure, kemudian koordinasi antara kementerian dan lembaga. Sektor yang menjadi arah OJK juga mengikuti sektor yang sudah menjadi prioritas oleh pemerintah," tambahnya.
Lebih lanjut, Ahmad Rifqi juga menambahkan bahwa pemerintah telah menyusun green taxonomy sebagai acuan dan kriteria bagi pihak di jasa finansial untuk mendukung ekonomi hijau di Indonesia.
Presiden Direktur Bank DBS Indonesia, Paulus Sutisna mengatakan Indonesia tetap membutuhkan perencanaan ekonomi secara jangka panjang di tengah vaksinasi ini.
“Walaupun Indonesia belum sepenuhnya dapat keluar dari ekonomi berbasis sumber daya alam, namun alangkah baiknya kita sudah dapat memulai memikirkan, merencanakan, dan melakukan transisi hingga pengembangan atas agenda keberlanjutan untuk masa depan Indonesia,” ujar Paulus menambahkan.
Baca Juga
Kepala Studi Lingkungan LPEM FEB UI, Alin Halimatussadiah, mengatakan kondisi pandemi seperti yang terjadi sekarang justru membuat regulator dan para pelaku industri semakin gencar untuk melakukan transisi ke ekonomi berkelanjutan. Beberapa negara sudah memulai untuk menjalankan ekonomi hijau, seperti Korea Selatan dan Uni Eropa.
"Kita harus mengarah ke pathway yang lebih green dan sustain. Bukan hanya untuk mendapatkan manfaat lingkungan tapi juga ekonomi yang nantinya bisa menurunkan poverty di Indonesia," kata Alin.
Menurut dia, langkah green recovery ini akan memberikan keuntungan yang berlipat ganda. Untuk itu, setiap pelaku harus lebih jeli melihat sektor apa saja yang bisa dikembangkan termasuk juga dengan caranya. Tentunya ini harus dilakukan dengan studi yang lebih komprehensif.
Lihat Juga :
tulis komentar anda