Mudik Dilarang, Kemenhub Pastikan Kelancaran Angkutan Logistik
Minggu, 28 Maret 2021 - 12:30 WIB
Foto/Dok SINDOnews/Eko Purwanto
JAKARTA - Pemerintah resmi melarang adanya libur mudik lebaran tahun ini yang mulai berlaku pada 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang. Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan, Kemenhub akan segera menyiapkan langkah-langkah untuk memastikan kelancaran angkutan logistik. Hal ini agar ketersediaan logistik khususnya bahan pangan tetap bisa terpenuhi.
“Kemenhub akan menyiapkan langkah-langkah untuk memastikan kelancaran angkutan barang logistik,” ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (28/3/2021).
Menurut dia, kelancaran dan ketersediaan logistik sangat penting untung mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional akibat akibat pandemi covid-19. “Dalam rangka menjaga ketersediaan logistik, khususnya kebutuhan dasar masyarakat dan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19,” jelasnya.
Adita menambahkan, saat ini Kementerian Perhubungan terus melakukan koordinadi dengan beberapa stekholder terkait untuk menyusun aturannya. Aturan yang akan disusun ini berkaitan dengan pengaturan transportasi umum dan syarat perjalanan. “Kemenhub juga berkordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19, Kementerian atau Lembaga terkait, TNI atau Plori, dan Pemerintah Daerah,” jelasnya.
“Kemenhub akan menyiapkan langkah-langkah untuk memastikan kelancaran angkutan barang logistik,” ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (28/3/2021).
Baca Juga
Menurut dia, kelancaran dan ketersediaan logistik sangat penting untung mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional akibat akibat pandemi covid-19. “Dalam rangka menjaga ketersediaan logistik, khususnya kebutuhan dasar masyarakat dan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19,” jelasnya.
Adita menambahkan, saat ini Kementerian Perhubungan terus melakukan koordinadi dengan beberapa stekholder terkait untuk menyusun aturannya. Aturan yang akan disusun ini berkaitan dengan pengaturan transportasi umum dan syarat perjalanan. “Kemenhub juga berkordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19, Kementerian atau Lembaga terkait, TNI atau Plori, dan Pemerintah Daerah,” jelasnya.
(ind)
Lihat Juga :
tulis komentar anda