Saran Pengusaha, Jokowi Bentuk 4 Nomenklatur Kementerian Baru
Sabtu, 17 April 2021 - 23:00 WIB
Karena itu Jose menyebut perlu reorientasi dan restrukturisasi Kabinet secara menyeluruh. Dia mencontohkan nomenklatur kementerian yang baru, seperti Kementrian Koordinator Produksi dan Distribusi, Kementrian Industri dan Perdagangan Internasional, Kementrian Pendidikan, Budaya dan Perluasan Lapangan Kerja, Kementrian Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani.
Menurutnya ada 3 hal pokok dalam 4 dekade terakhir yang mempengaruhi kinerja kabinet yakni; masalah link and match, koordinasi dan kebijakan satu pintu, serta harmonisasi komposisi kabinet. "Persoalan fundamental link and match akibat tingginya pengangguran terdidik karena irelevansi antara muatan akademis dan kebutuhan dunia kerja. Ini akibat tidak terintegrasinya kementrian yang menangani pendidikan dan kementrian yang menangani perluasan lapangan kerja," paparnya.
Karena itu, menurutnya, Kemendikbud justru harusnya digabung dengan Kemnaker. Merger antara Kemdikbud dan Kemristek menurutnya tetap meninggalkan masalah irelevansi pendidikan dengan kebutuhan kerja. "Karena perkembangan dan dinamika kompetensi kerja seiring dengan kecepatan kemajuan teknologi harus diintegrasikan ke dalam kurikulum, bukan ke Kementerian Investasi," lanjutnya.
Baca Juga: Super Tajir! Raja Fesyen Mewah Dunia Ini Punya Harta Rp2.489 Triliun
Terkait masalah krusial koordinasi, setiap implementasi keputusan pemerintah berjalan lambat karena benturan birokrasi. Sebagai contoh, sektor kepemudaan yang ditangani Kemenpora programnya tersebar di lebih dari 20 K/L, sektor UMKM yang ditangani oleh Kemenkop UMKM program kerja tersebar di 17 Kementerian, Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditangani Kemenparekraf programnya tersebar di 17 K/L dan sama sekali sulit untuk disatukan di bawah satu atap kebijakan. "Hal ini jelas menciptakan inefisiensi APBN dan tumpang tindih," jelasnya.
Menurutnya ada 3 hal pokok dalam 4 dekade terakhir yang mempengaruhi kinerja kabinet yakni; masalah link and match, koordinasi dan kebijakan satu pintu, serta harmonisasi komposisi kabinet. "Persoalan fundamental link and match akibat tingginya pengangguran terdidik karena irelevansi antara muatan akademis dan kebutuhan dunia kerja. Ini akibat tidak terintegrasinya kementrian yang menangani pendidikan dan kementrian yang menangani perluasan lapangan kerja," paparnya.
Karena itu, menurutnya, Kemendikbud justru harusnya digabung dengan Kemnaker. Merger antara Kemdikbud dan Kemristek menurutnya tetap meninggalkan masalah irelevansi pendidikan dengan kebutuhan kerja. "Karena perkembangan dan dinamika kompetensi kerja seiring dengan kecepatan kemajuan teknologi harus diintegrasikan ke dalam kurikulum, bukan ke Kementerian Investasi," lanjutnya.
Baca Juga: Super Tajir! Raja Fesyen Mewah Dunia Ini Punya Harta Rp2.489 Triliun
Terkait masalah krusial koordinasi, setiap implementasi keputusan pemerintah berjalan lambat karena benturan birokrasi. Sebagai contoh, sektor kepemudaan yang ditangani Kemenpora programnya tersebar di lebih dari 20 K/L, sektor UMKM yang ditangani oleh Kemenkop UMKM program kerja tersebar di 17 Kementerian, Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditangani Kemenparekraf programnya tersebar di 17 K/L dan sama sekali sulit untuk disatukan di bawah satu atap kebijakan. "Hal ini jelas menciptakan inefisiensi APBN dan tumpang tindih," jelasnya.
(nng)
Lihat Juga :