Rencana Aturan Tarif Safeguard Garmen Impor Dipertanyakan
Senin, 07 Juni 2021 - 16:05 WIB
“Ini perlu dipikirkan baik-baik. Pertama dampaknya ke perekonomian dalam negeri, itu juga harus dihitung baik-baik, yang mana secara empiris lebih banyak negatifnya,” tegasnya.
Kedua adalah dampak terhadap hubungan perdagangan Indonesia dengan negara-negara lain. Jangan sampai di kemudian hari terjadi aksi retaliasi lagi yang pada akhirnya justru merugikan kedua belah pihak.
Fithra juga mengatakan, bahwa jika ingin meningkatkan daya saing produk lokal dengan produk impor dengan cara menerapkan safeguard, maka kebijakan tersebut menjadi salah sasaran. Karena untuk meningkatkan daya saing, yang harus dilakukan bukanlah dengan cara mencegah barang lain masuk.
“Untuk meningkatkan daya saing adalah caranya hulu diperbaiki, pendidikan, matching antara kurikulum dengan industri, memperbaiki skill dari tenaga kerja gitu kan. Itu yang harus dilakukan, bukan membatasi,” terangnya.
Sementara Sekjen Hippindo, Haryanto Pratantara dalam kesempatan terpisah mengatakan, bahwa safeguard seharusnya ditujukan untuk produk garmen atau pakaian jadi yang diimpor secara illegal dan tidak membayar pajak yang seharusnya.
“Hal ini (safeguard) penting untuk melindungi produk lokal secara sehat, tetapi tidak untuk garmen atau pakaian jadi yang merupakan international/ global retail brands,” terang Haryanto, Jumat (5/6).
Kedua adalah dampak terhadap hubungan perdagangan Indonesia dengan negara-negara lain. Jangan sampai di kemudian hari terjadi aksi retaliasi lagi yang pada akhirnya justru merugikan kedua belah pihak.
Fithra juga mengatakan, bahwa jika ingin meningkatkan daya saing produk lokal dengan produk impor dengan cara menerapkan safeguard, maka kebijakan tersebut menjadi salah sasaran. Karena untuk meningkatkan daya saing, yang harus dilakukan bukanlah dengan cara mencegah barang lain masuk.
“Untuk meningkatkan daya saing adalah caranya hulu diperbaiki, pendidikan, matching antara kurikulum dengan industri, memperbaiki skill dari tenaga kerja gitu kan. Itu yang harus dilakukan, bukan membatasi,” terangnya.
Sementara Sekjen Hippindo, Haryanto Pratantara dalam kesempatan terpisah mengatakan, bahwa safeguard seharusnya ditujukan untuk produk garmen atau pakaian jadi yang diimpor secara illegal dan tidak membayar pajak yang seharusnya.
“Hal ini (safeguard) penting untuk melindungi produk lokal secara sehat, tetapi tidak untuk garmen atau pakaian jadi yang merupakan international/ global retail brands,” terang Haryanto, Jumat (5/6).
Lihat Juga :