Jejak Geger Ahok di Pertamina
Jum'at, 18 Juni 2021 - 14:27 WIB
Ahok menyarankan, Kementerian BUMN untuk mengaudit kartu kredit dewan direksi dan komisaris Pertamina. Saran tersebut menyusul sanggahan yang diberikan Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, perihal batas atas atau limit kartu kredit yang diterima manajemen perseroan negara tersebut.
Arya membantah limit kartu kredit milik komisaris mencapai Rp30 miliar. Namun, batas atas kartu kredit pejabat BUMM itu berada di angka Rp50- Rp100 Juta. Ahok pun mempersilakan agar pemegang saham menelusuri jumlah penerimaan dan pemakaian dana yang berasal dari lembaga perbankan sejak 2019-2021.
Gaji Manajemen Pertamina
Pada September 2020 lalu, Ahok membeberkan beberapa masalah di Pertamina. Salah satu yang jadi sorotan adalah soal gaji direksi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, ada jabatan direktur utama dari anak perusahaan yang gajinya mencapai Rp100 juta per bulan. Bahkan, ketika orang itu dicopot sebagai direksi, dia tetap dibayar dengan nominal yang sama.
"Orang yang dicopot dari jabatan dirut anak perusahaan misalnya gajinya Rp100 juta lebih, masa dicopot tapi gaji masih sama," ujar Ahok dalam tayangan video di youtube, dikutip Jumat, (18/6/2021).
Direksi Pertamina Lakukan Lobi-Lobi
Ahok menyebut bahwa perubahan sejumlah direksi Pertamina dilakukan melalui lobi-lobi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Terutama soal jajaran direksi. Ahok menegaskan, dirinya sebagai Komisaris Utama Pertamina pun tidak diberitahu ketika ada perubahan direksi.
"Dia ganti direktur pun tanpa kasih tahu saya, sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya yang penting lobinya ke Menteri karena yang menentukan Menteri," ujar Ahok.
Komisaris Rata-Rata Titipan
Selain direksi, komisaris pun rata-rata merupakan titipan dari sejumlah kementerian. Meski begitu, Ahok tidak menyebut kementerian mana saja yang menitipkan direksi dan komisaris kepada Erick Thohir.
Arya membantah limit kartu kredit milik komisaris mencapai Rp30 miliar. Namun, batas atas kartu kredit pejabat BUMM itu berada di angka Rp50- Rp100 Juta. Ahok pun mempersilakan agar pemegang saham menelusuri jumlah penerimaan dan pemakaian dana yang berasal dari lembaga perbankan sejak 2019-2021.
Gaji Manajemen Pertamina
Pada September 2020 lalu, Ahok membeberkan beberapa masalah di Pertamina. Salah satu yang jadi sorotan adalah soal gaji direksi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, ada jabatan direktur utama dari anak perusahaan yang gajinya mencapai Rp100 juta per bulan. Bahkan, ketika orang itu dicopot sebagai direksi, dia tetap dibayar dengan nominal yang sama.
"Orang yang dicopot dari jabatan dirut anak perusahaan misalnya gajinya Rp100 juta lebih, masa dicopot tapi gaji masih sama," ujar Ahok dalam tayangan video di youtube, dikutip Jumat, (18/6/2021).
Direksi Pertamina Lakukan Lobi-Lobi
Ahok menyebut bahwa perubahan sejumlah direksi Pertamina dilakukan melalui lobi-lobi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Terutama soal jajaran direksi. Ahok menegaskan, dirinya sebagai Komisaris Utama Pertamina pun tidak diberitahu ketika ada perubahan direksi.
"Dia ganti direktur pun tanpa kasih tahu saya, sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya yang penting lobinya ke Menteri karena yang menentukan Menteri," ujar Ahok.
Komisaris Rata-Rata Titipan
Selain direksi, komisaris pun rata-rata merupakan titipan dari sejumlah kementerian. Meski begitu, Ahok tidak menyebut kementerian mana saja yang menitipkan direksi dan komisaris kepada Erick Thohir.
Lihat Juga :
tulis komentar anda