Bank Dunia Rekomendasikan Penyederhanaan Tarif Cukai Tembakau
Kamis, 24 Juni 2021 - 07:30 WIB
Foto/ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Bank Dunia merekomendasikan Pemerintah Indonesia melakukan reformasi fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi. Khususnya untuk mengembalikan defisit anggaran di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Reformasi kebijakan fiskal ini diperlukan untuk mengatasi guncangan ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19. Kebijakan yang mumpuni dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan dan belanja negara.
Dari sisi pendapatan negara, dalam laporan Indonesia Economic Prospects 2021, World Bank mengusulkan beberapa rekomendasi reformasi kebijakan fiskal. Misalnya dalam kebijakan cukai, World Bank merekomendasikan kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan menyederhanakan struktur tarif tersebut.
Baca juga:Demi Soliditas TNI, Jokowi Disarankan Ikuti UU soal Pengganti Marsekal Hadi
“Kenaikan cukai dan penyederhanaan struktur cukai hasil tembakau akan meningkatkan pendapatan negara. Dengan kebijakan ini juga akan ada manfaat non-revenue, yakni Indonesia dapat menerima manfaat kesehatan dari berkurangnya risiko penyakit tidak menular,” tulis World Bank dalam laporannya, dikutip Kamis (23/6/2021).
Artinya, kebijakan cukai dapat menjadi jalan untuk meningkatkan pendapatan negara sekaligus mencapai peningkatan kesehatan masyarakat. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan penyederhanaan atau simplifikasi struktur tarif cukai hasil tembakau sebagai salah satu bagian strategi Reformasi Fiskal.
Selanjutnya, Bank Dunia juga merekomendasikan kebijakan penetapan barang kena cukai baru, pengenaan PPh orang pribadi yang lebih progresif, serta penghapusan pengecualian PPN.
Baca juga:Gus Baha Ceritakan Kisah Wali yang Suka Sepak Bola
Sementara itu, Lead Economist Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Habib Rab, mengatakan sebenarnya kebijakan fiskal sudah bisa membatasi supaya Indonesia tidak terlalu terpuruk. Dia juga mengingatkan agar belanja negara harus ditingkatkan secara signifikan.
“Apabila belanja negara tidak ditingkatkan dengan signifikan maka angka kemiskinan akan makin terpuruk,” kata Rab dalam Indonesia Economic Prospects 2021 secara virtual.
Dia mengatakan, semua penyesuaian kebijakan yang sudah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mendukung pemulihan ekonomi harus disesuaikan dengan kebijakan fiskal.
“Kebijakan fiskal perlu mendukung akselarasi dari upaya pemerintah dalam membuat kebijakan yang sifatnya holistik,” tandasnya.
Reformasi kebijakan fiskal ini diperlukan untuk mengatasi guncangan ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19. Kebijakan yang mumpuni dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan dan belanja negara.
Dari sisi pendapatan negara, dalam laporan Indonesia Economic Prospects 2021, World Bank mengusulkan beberapa rekomendasi reformasi kebijakan fiskal. Misalnya dalam kebijakan cukai, World Bank merekomendasikan kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan menyederhanakan struktur tarif tersebut.
Baca juga:Demi Soliditas TNI, Jokowi Disarankan Ikuti UU soal Pengganti Marsekal Hadi
“Kenaikan cukai dan penyederhanaan struktur cukai hasil tembakau akan meningkatkan pendapatan negara. Dengan kebijakan ini juga akan ada manfaat non-revenue, yakni Indonesia dapat menerima manfaat kesehatan dari berkurangnya risiko penyakit tidak menular,” tulis World Bank dalam laporannya, dikutip Kamis (23/6/2021).
Artinya, kebijakan cukai dapat menjadi jalan untuk meningkatkan pendapatan negara sekaligus mencapai peningkatan kesehatan masyarakat. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan penyederhanaan atau simplifikasi struktur tarif cukai hasil tembakau sebagai salah satu bagian strategi Reformasi Fiskal.
Selanjutnya, Bank Dunia juga merekomendasikan kebijakan penetapan barang kena cukai baru, pengenaan PPh orang pribadi yang lebih progresif, serta penghapusan pengecualian PPN.
Baca juga:Gus Baha Ceritakan Kisah Wali yang Suka Sepak Bola
Sementara itu, Lead Economist Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Habib Rab, mengatakan sebenarnya kebijakan fiskal sudah bisa membatasi supaya Indonesia tidak terlalu terpuruk. Dia juga mengingatkan agar belanja negara harus ditingkatkan secara signifikan.
“Apabila belanja negara tidak ditingkatkan dengan signifikan maka angka kemiskinan akan makin terpuruk,” kata Rab dalam Indonesia Economic Prospects 2021 secara virtual.
Dia mengatakan, semua penyesuaian kebijakan yang sudah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mendukung pemulihan ekonomi harus disesuaikan dengan kebijakan fiskal.
“Kebijakan fiskal perlu mendukung akselarasi dari upaya pemerintah dalam membuat kebijakan yang sifatnya holistik,” tandasnya.
(uka)
tulis komentar anda